DPRD Riau Minta Dana Olimpiade Fisika Diaudit

Pekanbaru - Pelaksanaan Asian Physics Olympiade (Apho) atau Olimpiade Fisika Asia di Pekanbaru menggunakan dana publik miliaran rupiah. Karena itu, DPRD Riau mengingatkan, sebelum nasibnya sama dengan Porwanas, penggunaan dana publik harus diaudit BPK dan KPK."Sebelum nasib panitia Apho sama dengan panitia Porwanas yang diperiksa polisi, maka penggunaan dana publik itu harus hati-hati. Karena Apho juga menggunakan dana APBD Riau Rp 6,5 miliar, maka kita akan meminta pertanggungjawabannya," kata anggota DPRD Riau, Taufiq Hidayatulah kepada detikcom, Jumat (29/04/2005) di Pekanbaru. Dana APBD Riau yang telah terkuras Rp 6,5 miliar itu, harus bisa dipertanggungjawabkan pihak panitia kepada Pemerintah Provinsi Riau. Setelah itu, pihak DPRD akan meminta pertanggungjawaban kepada eksekutif."Kita tidak main-main dalam meminta tanggung jawab pihak Pemprov Riau. Dana publik itu harus ada penjelasan secara resmi dari pemerintah daerah. Sebab, yang mereka gunakan untuk penyelenggaraan Olimpiade Fisika merupakan uang rakyat," katanya.Guna menghindari penyalahgunaan dana publik, Taufiq meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pihak kejaksaan berani mengauditnya. Keterlibatan pihak yang berwenang sangat diperlukan guna mengantisipasi kebocoran dana rakyat.Dimata Taufiq, pelaksanaan Apho yang menelan dana lebih dari Rp 12 miliar itu, tidak sinkron dengan program Gubernur Riau, Rusli Zainal yang akan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan infrastruktur (K2i). "Akan lebih efisien penggunaan dana Rp 12 miliar itu untuk menunjang sarana dan prasarana pendidik di Riau ini. Padahal kita tahu, pendidikan kita masih jauh tertinggal dibanding provinsi tetangga. Tapi kita malah gagah-gagahan menyelenggarakan event internasional. Anehnya, dana itu ditanggung rakyat Riau bukan pemerintah pusat," papar Taufiq. (ast/)