Pansus Angket KPK Hanya Ingin Buka Rekaman Miryam soal Ditekan DPR

Jakarta - Salah satu poin yang mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK adalah tentang Miryam S Haryani yang disebut merasa ditekan anggota Komisi III DPR. Karena itulah DPR membentuk Pansus untuk meminta KPK membuka rekaman proses penyidikan terhadap Miryam.

KPK menolak karena rekaman itu adalah proses penyidikan yang bersifat rahasia dan hanya bisa dibeberkan dalam proses pengadilan. Permintaan Pansus Angket itu terkait rekaman Miryam yang dibuka disebut merupakan upaya melanggar hukum. Lalu apa kata Pansus?

Baca Juga: KPK Minta Pansus Angket Tak Paksa Buka Rekaman Miryam

"Soal rekaman, ini banyak statement yang disampaikan banyak kalangan, termasuk dari KPK sendiri yang bersifat misleading, seolah-olah yang ingin dibuka oleh DPR adalah seluruh rekaman proses BAP Miryam oleh penyidik KPK yang mungkin panjangnya berjam-jam. Padahal yang ingin didengar oleh Komisi III waktu itu hanyalah bagian dari statement Miryam yang menyatakan ditekan oleh enam orang anggota Komisi III. Jadi hanya paling 2-3 menit," sebut anggota Pansus Angket, Arsul Sani, ketika dihubungi, Jumat (9/6/2017) malam.

Arsul mengatakan DPR paham bila bagian-bagian dari BAP (berita acara pemeriksaan) adalah rahasia hingga nanti di proses persidangan. Apabila nantinya KPK tetap menolak, Arsul menyebut Pansus Angket memiliki alternatif lainnya.

Baca Juga: ICW: Pansus Angket KPK Tabrak 3 UU

"DPR paham bahwa bagian-bagian BAP lainnya merupakan rahasia penyidikan sampai nanti ada proses persidangan. Selain itu, Komisi III sebenarnya membuka alternatif untuk tidak mendengarkan bagian rekaman itu, tetapi minta baik Miryam maupun penyidik KPK dihadirkan dalam raker dengan KPK dengan Komisi III sehingga ketahuan siapa yang berbohong, apakah Miryam atau penyidik KPK," sebut Arsul.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menegaskan pembukaan rekaman itu boleh dilakukan. Politikus Partai NasDem itu berkaca pada keputusan apa yang akan diambil oleh Pansus nantinya sebagai keputusan tertinggi.

"Boleh kalau di Pansus Hak Angket. Itu keputusan yang tertinggi, jadi boleh saja, hak angket itu penggunaan hak yang diberikan konstitusi kepada sebuah lembaga, ya boleh, kenapa tidak," kata Taufiqulhadi saat dihubungi terpisah. (dhn/dhn)