.webp)
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pertemuan tersebut dilakukan karena RUU Pemilu sudah sangat mendesak diselesaikan. Karena itu, lobi-lobi perlu dilakukan agar pembahasan tak berlarut-larut.
"Kan waktu semakin mendesak, pihak pemerintah minta segera diselesaikan. Dan saya kira ada beberapa isu yang cukup alot pembahasannya dan pasti memerlukan lobi-lobi, misalnya presidential threshold (ambang batas capres), saya dengar ada kompromi untuk bisa disepakati partai yang di sana," kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain isu ambang batas capres, isu krusial, seperti ambang batas parlemen dan sistem pemilu, sudah hampir menemui jalan tengah. Tiap fraksi tak lagi ngotot pada keputusan awal mereka.
"Termasuk parlemen, saya dengar disepakati 4 persen, juga disepakati sistem pemilu tetap proporsional terbuka. Intinya, mereka melakukan lobi agar beragam kendala dalam pembahasan ketentuan RUU pemilu dapat diatasi," ungkap dia.
Untuk isu ambang batas capres RUU Pemilu, PKS siap dengan beberapa opsi. Hidayat menyebut sudah ada jalan tengah perihal isu yang alot dibahas ini.
"Kami secara prinsip kami dapat menerima 3 opsi, 20 persen, 0 persen atau opsi (sama dengan ambang batas) parlemen, 4 persen, berapa pun kami siap. Tapi kami dengar, ada opsi yang baru yang bisa disepakati. Dari mayoritas fraksi sudah bisa membahas, menyepakati, tak lagi ngotot-ngototan posisi awal, tapi titik tengah yang bisa disepakati," ucap dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (7/6) malam tersebut, hadir Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Ada juga Ketum PPP Romahurmuziy, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KKP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). (gbr/elz)
