Ketua MPR: Pancasila Bukan untuk Stigma Perbedaan, tapi Mempersatukan

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan diskursus Pancasila sudah harus masuk substansi, yaitu menjadi perilaku individu, penyelenggara negara, para pengambil kebijakan, dan menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang. Jadi semuanya sesuai dengan Pancasila dan UUD.

"Senasib sepenanggungan. Kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar Zulkifli.

Hal ini disampaikan Zulkifli di hadapan 800 mahasiswa dalam seminar nasional bertema 'Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Pancasila' di Universitas Mercu Buana, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Hadir mendampingi Ketua MPR, wakil presiden ke-6 Jend TNI Purn Try Sutrisno, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Dr Yudi Latif, dan Brigjen TNI Purn Prof Dr Saafroedin Bahar (peneliti Litbang Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat).

Dengan fokus pada substansi, Zulkifli berharap Pancasila tidak dijadikan alat untuk memberi stigma satu dengan yang lain.

"Oleh karena itu, saya minta janganlah Pancasila dijadikan stigma membeda-bedakan. Itu akan menimbulkan perpecahan. Pancasila harusnya jadi pemersatu," ungkapnya.

Terkait dengan pembentukan UKP-PIP, Zulkifli berharap Yudi dan tim fokus pada implementasi Pancasila di kalangan penyelenggara negara, menteri, gubernur, bupati, dan TNI-Polri.

"Kalau penyelenggara negaranya bagus, tentu rakyat akan mengikuti. Tapi kalau kita ceramah Pancasila praktiknya tidak sesuai, lama-lama rakyat juga akan bertanya-tanya," tuturnya. (ega/mpr)