'RI Poros Maritim' Dipaparkan di Sidang Maritim Internasional

Jakarta - Delegasi Indonesia menghadiri sidang International Maritim Organization (IMO) Maritime Safety Committee 98. Dalam sidang ini, delegasi Indonesia mengkampanyekan komitmen Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Sidang IMO Maritime Safety Committee 98 tersebut digelar di London, Inggris, dan diagendakan berlangsung hingga 16 Juni 2017. Delegasi Indonesia hadir bersama 525 delegasi dari 172 negara anggota IMO.

Dalam sidang tersebut, Indonesia mengirimkan delegasi dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Maritim, dan Simson Sinaga, atase Perhubungan sebagai perwakilan pengganti tetap di IMO.

Menurut Simson, sidang berjalan cukup alot dibanding sidang-sidang lainnya. Setiap delegasi yang hadir memberikan pemaparan yang sangat rinci.

Delegasi Indonesia di Sidang IMO

"Dikarenakan intervensi yang disampaikan oleh negara anggota sangat detail, mengingat hasil sidang ini akan dibuat menjadi ketetapan yang menjadi produk hukum IMO yang akan menjadi aturan pelaksanaan keselamatan maritim di negara anggota IMO," ujar Simson dalam rilis pers yang disampaikan Kementerian Perhubungan, Jumat (9/6/2017).

Begitu juga delegasi Indonesia, yang secara aktif berpartisipasi dalam pembahasan setiap agenda, ikut dalam working group. Selain bersidang, Simson menyebutkan delegasi Indonesia memanfaatkan waktu jeda coffee break untuk mempromosikan Indonesia sembari penggalangan dukungan dalam pemilihan anggota Dewan IMO pada November 2017.

"Melalui penayangan video 'Indonesia for IMO Candidacy' pada acara coffee break yang di-host oleh delegasi Indonesia, seluruh peserta sidang dapat melihat keseriusan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan ikut aktif berperan serta membahas dan mengimplementasikan aturan keselamatan, keamanan, serta perlindungan maritim yang dikeluarkan oleh IMO," tutur Simson.

Membangun infrastruktur konektivitas maritim menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat transportasi laut Indonesia.

Untuk menjaga dan melindungi lingkungan maritim di jalur perairan internasional Selat Malaka, sejak 2012 pemerintah Indonesia telah mengoperasikan Maritime Electronic Highway (MEH) dan meratifikasi Konvensi Marpol Annex VI.

"Selain itu, dengan meratifikasi Maritime Labour Convention 2006, pemerintah Indonesia juga menunjukkan perhatian yang sangat serius terhadap perlindungan dan pengembangan pelaut yang bekerja di kapal," ucap dia.

Simson menyatakan banyak negara yang menyampaikan kekaguman dan apresiasi pada saat menyaksikan penayangan video 'Indonesia for IMO Candidacy'. Bahkan beberapa negara mengikuti langkah yang dilakukan Indonesia untuk menayangkan video dalam rangka penggalangan dukungan anggota Dewan di IMO.

Untuk diketahui, Indonesia mencalonkan kembali sebagai anggota Dewan kategori C di IMO. Dengan menjadi anggota Dewan IMO, Indonesia memiliki peluang besar untuk turut berperan aktif dalam menentukan kebijakan-kebijakan di IMO.

Anggota Dewan IMO ini untuk periode 2018-2019, yang pemilihannya dilakukan di London pada akhir November 2017 dalam Sidang IMO Assembly bersamaan dengan digelarnya sidang IMO Council. (fjp/fjp)