Yudi Latif: Penataran Hanya Satu Sisi Program UKP-PIP

Jakarta - Terbentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) mengundang banyak tanya. Terutama ketika lembaga ini dinilai publik mirip dengan badan yang dibentuk di era orde baru, BP7.

Program dari BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yakni mengkordinasikan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila). Namun Kepala Pelaksana UKP-PIP Yudi Latif menepis anggapan bahwa lembaganya ini juga sebatas memberi penataran saja.

"Ya, ada elemen yang kaitannya semacam penataran, tapi mungkin namanya bukan penataran, tapi penyegaran. Tapi dengan pendekatan yang baru, bukan hanya kognitif saja," ujar Yudi saat berbincang dengan detikcom di kediamannya, Jl Bunga Lily, Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Yudi menjelaskan bahwa nantinya UKP-PIP akan memberikan pendekatan yang lebih atraktif untuk mensosialisasikan Pancasila. Sehingga peserta didik bisa lebih paham tentang makna Pancasila, tak sekadar menghafal.

"Di unit ini, kegiatan ini (penataran) hanya salah satu sisi saja," kata Yudi.

Dalam sebuah penataran yang nantinya dibuat oleh UKP-PIP, akan ada peragaan tentang praktik pelaksanaan yang sesuai dengan Pancasila. Yudi kemudian mencontohkan tentang simulasi penerapan sila lima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Misal keadilan sosial, membikin project perubahan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Mungkin bantu di pasar untuk packaging-nya. Ini baru satu sisi yang digarap UKP ini, tapi sisi lain kita juga ingin perluas peran komunitas," ungkap Yudi.

Foto: Kepala Pelaksana UKP Pancasila Yudi Latif/Bagus Prihantoro

Menurut dia, Pancasila digali dari bumi Indonesia oleh Presiden pertama RI Sukarno. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu, namun memang belum dirumuskan menjadi lima dasar.

Oleh karena itu peran komunitas masyarakat dalam membentuk makna Pancasila menjadi penting. UKP-PIP akan merangkul komunitas-komunitas masyarakat dalam menjalankan programnya.

Selain itu, Yudi juga menyebut bahwa elemen UKP-PIP termasuk pula lembaga-lembaga negara dari pusat ke daerah. Sehingga sosialisasi dan penanaman nilai Pancasila bisa lebih massif.

"Jadi UKP ini kan diberi kewenangan untuk kordinasi dan pengendalian baik kordinasi dengan lembaga tingkat pusat juga pemda-pemda. Jadi nanti pemda kalau akan sosialisasi pancasila bisa datang ke UKP untuk meminta advice atau memberi masukan-masukan bagaimana Pancasila disosialisasikan di tingkat masing-masing," tutur Yudi. (bpn/fjp)