Auditor BPKP Jelaskan Soal Perhitungan Kerugian Negara Proyek e-KTP

Jakarta - Auditor investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suaedi bicara soal mekanisme perhitungan kerugian negara di proyek e-KTP. Menurut Suaedi, tak semua komponen e-KTP ada data yang bisa dihitung dugaan kerugian negaranya.

Hal tersebut disampaikan Suaedi saat menjadi ahli dalam sidang e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2017). Kala itu, harga satuan per keping e-KTP sampai dengan pengiriman ke Kabupaten/Kota adalah Rp 18 ribu.

"Kita maunya menghitung seluruhnya, baik material, chip, tenaga kerja dan segala macam, sampai dengan backgroundnya. Tetapi pada saat itu yang bisa disediakan pihak penyidik adalah data terkait dengan kartunya, materialnya saja, chipnya saja yaitu doktor Eko, kemudian person-nya itu juga doktor Eko," ujar Suaedi.

BPKP membandingkan harga dari data dengan harga menurut ahli. Awalnya BPKP juga meminta data mengenai hardware dan software, pengadaan afis, jaringan komunikasi data, help desk, hingga gaji pendamping.

"Di sini yang bisa disediakan penyidik kepada kami adalah terkait data pendamping teknis sedangkan dokumen yang lain yang kami minta itu tidak bisa kami peroleh, sehingga hanya data-data inilah yang bisa kami yakini, bisa kami hitung sebagai perhitungan kerugian negara," jelas Suaedi.

Baca juga: Auditor BPKP: Ada Tenaga Ahli Fiktif di Dokumen e-KTP

"Dari kontrak Rp 5,9 memang tidak bisa kita hitung semuanya karena keterbatasan data yang ada. Kalau satu e-KTP harganya sekitar 18 ribu, kita hanya hitung item-item apa saja yang kita miliki datanya. Jadi untuk yang hologram, untuk yang macam-macam selain itu, karena kita tidak dapatkan datanya maka kita tidak bisa menghitung atas data tersebut," urainya.

Komponen-komponen yang datanya tidak didapatkan BPKP antara lain biaya cetak background, hologram, dan laminasi serta punch.

Baca juga: Ahli ITB Jelaskan Bahan Dasar hingga Ketebalan Keping e-KTP

Mengacu pada surat dakwaan, terdakwa Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan analisis harga satuan per keping e-KTP tahun 2011-2012 sejumlah Rp 5.951.886.009.000.

Harga tersebut tak berdasarkan survei namun berdasarkan price list yang disusun FX Garmaya Sabarling, Tri Sampurno, dan Berman Jandry S Hutasoit yang dinaikkan harganya dan tak memperhatikan diskon. Berikut rincian harga per keping e-KTP senilai Rp 18.000:

1. Pracetak:
PET/PETG Layer, material Rp 3.250
Chip Rp 9.400
Prelam dan laminasi Rp 1.000
2. Cetak Rp 2.100
3. Pasca cetak
Hologram Rp 224
Laminasi dan Punch Rp 500
Personalisasi + verifikasi Rp 1.500
4. Finishing dan distribusi
Packing Rp 160
pengiriman sampai kabupaten/kota Rp 120

Total Rp 16.364 + PPN 10% Rp 1.636 menjadi Rp 18.000 (rna/dhn)