PPP Siap Kompromi soal Ambang Batas Parlemen hingga Sistem Pemilu

Jakarta - Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu hari ini akan mengambil sejumlah isu krusial dengan pemerintah. Setiap fraksi masih memiliki pandangan berbeda soal isu-isu krusial. Bagaimana sikap terakhir F-PPP?

"Terhadap hal tersebut akan terus diupayakan mufakat di tingkat pansus. Salah satunya mengenai parliamentary threshold yang awalnya kami usulkan 3,5 persen bisa kompromi ke angka 4 persen," ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari F-PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya, Kamis (8/6/2017).

Baca juga: Jelang Voting, Begini Peta Sikap Fraksi Soal Ambang Batas Capres

F-PPP juga masih bisa berkompromi soal alokasi kursi per dapil, yaitu 3-10 kursi, sistem pemilu terbuka, dan metode konversi suara kuota hare. Baidowi mengatakan isu presidential threshold masih alot.

"Begitu pun dengan isu lainnya, kami harapkan ada kompromi, seperti alokasi kursi per dapil 3-10, sistem terbuka, metode kuota hare. Mungkin yang agak alot terkait angka presidential threshold, tapi kami yakin nanti ada titik temu," ucap Baidowi.

Seperti diketahui, ada 7 isu yang belum diambil keputusan. Tujuh isu tersebut adalah:

1. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD
2. Ambang batas parlemen
3. Ambang batas presidensial
4. Metode konversi suara
5. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPR
6. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPRD
7. Pendanaan saksi parpol di TPS (dkp/imk)