Kapolri: Polisi Netral, Hanya Dukung Pemerintah yang Sah

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan polisi adalah institusi yang netral dan hanya mendukung pemerintahan yang sah. Menurutnya jika kepolisian memihak kepada salah satu kelompok, itu akan merugikan Indonesia.

"Kalau polisi kan nggak ada (keberpihakan), kita nggak punya hak memilih, kita juga netral. Tapi berpikirnya satu saja bagaimana menjadi pengayom orang dan menjaga keamanan negara ini," ujar Tito di kediamannya, Jl Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2017).

Tito juga mengatakan meskipun situasi politik di Indonesia sedang tinggi dinamikanya, kepolisian tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga persatuan NKRI, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

"Silakan ribut-ribut, ya dinamika politik. Tapi kami yang polisi kita imparsial, tidak memihak, mendukung pemerintah yang sah dan konstitusional. Kemudian kita menjaga transfer of power juga by peace hingga sistemnya kuat. Kita menjaga agar tidak terjadi konflik, potensi konflik sosial, politik , ekonomi dan lainnya tinggi. Apalagi agama," kata Tito dalam acara dialog dengan kelompok Cipayung Plus itu.

"Tapi kami tetap netral dan menjaga persatuan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan lainnya. Itu doktrin utama kami di kepolisian, misal polri berpihak pada salah satu partai atau unsur lainnya, kasihan negara," lanjutnya.

Tito mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi cobaan kebhinekan pada sistem politik. Ia meminta dukungan kepada masyarakat untuk mendorong kembali persatuan NKRI.

"Untuk itu saat ini kita sedang menghadapi cobaan-cobaan pada kebhinekaan kita, pada sistem politik kita. Meningkatnya primordialisme keagamaan, keresahan kesukuan dan lainnya. Saya mohon dukungan bapak dan ibu sekalian, bukan untuk demo tapi dalam rangka bagaimana caranya menjaga keutuhan NKRI. Kita harus punya komitmen yang sama. Ini kita melihat berhadapan dengan beberapa pihak yang mungkin tidak sesuai dengan konsep itu. Jalan satu-satunya dengan bersatu," tutur Tito.

Ia menegaskan sekali lagi Polri tidak akan mengambil alih negara. Karena doktrin utamanya adalah mengawal pimpinan negara, negara dan rakyat.

"Apalagi mau ambil alih negara, nggak ada ceritanya. Karena memang tidak ada doktrinnya. Jadi doktrin kita hanya mengawal pimpinan negara, negara, dan rakyat. Itulah doktrin polri," tutup jenderal bintang empat itu. (lkw/elz)