Sukses Bersihkan Birokrasi, Wali Kota Hendi Bawa Semarang Raih WTP

Semarang - Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang tahun anggaran 2016. Perolehan ini menambah banyak daftar pencapaian Pemerintah Kota Semarang pada awal kepemimpinan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, yang menjabat sejak 17 Februari 2016.

Pemberian opini WTP tersebut menjadi istimewa bagi Kota Semarang karena ini adalah pertama kalinya Kota Semarang mendapatkannya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Untuk diketahui, Pemerintah Kota Semarang dalam laporan keuangan periode sebelumnya selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Opini WTP ini didapatkan Pemerintah Kota Semarang setelah mampu menunjukkan pelaporan keuangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kerja keras Wali Kota Hendrar Prihadi dalam membersihkan birokrasi menjadi faktor kunci. Hal ini mengingat opini WTP diberikan BPK kepada Pemerintah Kota Semarang setelah melakukan penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Wali kota yang akrab disapa Hendi ini mengatakan opini WTP menjadi penting bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai tolok ukur.

"Selama ini sebenarnya kami bukan sedang diawasi atau diperiksa, melainkan sedang dituntun oleh BPK untuk mengerjakan yang benar sehingga tercipta pemerintahan yang bersih," tutur Hendi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/6/2017).

"Sehingga dengan diberikannya opini WTP ini kepada Pemerintah Kota Semarang, tentu saja saya berterima kasih sekali kepada BPK atas segala upayanya bersama Pemerintah Kota Semarang," tambah wali kota yang juga membawa Kota Semarang menduduki peringkat ke-3 daerah paling bersih dari korupsi di Indonesia versi Transparency International Indonesia ini.

Penyerahan laporan pemeriksaan tahun anggaran 2016 itu dilakukan secara langsung oleh auditor utama V Keuangan Negara Dr Bambang Pamungkas dan diterima oleh Wali Kota Semarang. Penyerahan dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang, Rabu (7/6/2017).

Bambang Pamungkas dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat lebih kepada para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

"Meski demikian, masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya permasalahan aset tetap, permasalahan belanja, dan permasalahan pendapatan," tutupnya. (ega/nwy)