Agun Gunanjar Jadi Ketua Pansus Angket KPK, Golkar: Harusnya PDIP

Jakarta - Politikus Golkar dipilih menjadi Ketua Pansus Hak Angket KPK. Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan seharusnya yang menjadi ketua pansus adalah perwakilan dari PDIP.

"Terkait pimpinan, sebenarnya kita ingin bahwa sejatinya PDIP yang harus menjadi pimpinan dan kita minta seperti itu pertimbangannya adalah bahwa PDIP merupakan partai perolehan kursi terbesar di sana, sehingga dengan demikian kita minta seperti itu," ujar Idrus di kediaman Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jaksel, Rabu (7/6/2017).

Idrus menjelaskan alasan Golkar mengusung Agun menjadi pimpinan pansus adalah pengalamannya. Ia yakin Agun dapat memimpin pansus dengan baik.

"Bagi DPP, karena Agun ikut di dalam proses pembentukan UU KPK pada waktu itu, sehingga kita menyatakan Kang Agun memahami betul semangat pembentukan KPK," terang Idrus.

Idrus membantah pengusungan Agun atas arahan Novanto. Pasalnya, Agun sendiri pernah disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Dalam surat dakwaan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, KPK menyebut ada nama Agun ketika Andi Agustinus alias Andi Narogong membagikan uang haram e-KTP di ruang kerja (almarhumah) Mustokoweni pada kurun waktu September-Oktober 2010. Disebutkan dalam surat dakwaan itu, Agun menerima USD 1 juta.

"Sama sekali tak ada arahan sedikit pun. Dari awal PDIP pertimbangannya singkat sekali. Sejatinya ke depan berpikir tidak lagi memperebutkan posisi, tapi secara proporsional dan merupakan suara dan kursi terbesar, karena itu semestinya PDIP," ujar Idrus.

Idrus juga memastikan Golkar tak akan memegang kendali penuh dalam pansus. Ia yakin keputusan tetap secara kolektif-kolegial.

"Nggak bisa. Saya dulu ketua Pansus Century bahkan di dalam sejarah persidangan, hanya ada dua kali dalam memimpin, hanya ketika saya hadapi Boediono dan Sri Mulyani," papar Idrus. (dkp/bag)