Indonesia Dinilai Tepat sebagai Penengah Ketegangan di Timur Tengah

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menilai Indonesia sebagai negara yang tepat untuk menengahi masalah diplomatik di Timur Tengah, yang mengucilkan Qatar. Din menjelaskan ada empat hal kuat yang dapat dijadikan alasan pemerintah Indonesia hadir sebagai penengah.

"Pertama karena merupakan negara terbesar ke-4 di dunia, kedua negara Islam terbesar dari sudut jumlah penduduknya, ketiga kita memiliki Islam jalan tengah, dan keempat ini sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dan mendorong perdamaian di dunia," papar Din kepada wartawan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Din mengingatkan pemerintah untuk mengambil posisi netral dalam menyikapi ketegangan Arab Saudi dan tujuh negara lainnya dengan Qatar.

"Indonesia harus netral. Harus menjadi moderating and mediating force, menjadi kekuatan penengah dan perantara. Ini sesuai dengan watak diplomasi Indonesia yang bebas-aktif," sambung Din.

Selain itu, Din mengatakan Indonesia dapat memprakarsai penyelenggaraan sidang darurat negara-negara Islam, anggota OKI, lainnya untuk menyamakan sikap menjunjung tinggi perdamaian. Saran Din, sidang tersebut nantinya tak hanya melibatkan kepala-kepala negara, tetapi juga para pemimpin umat Islam di masing-masing negara.

"Indonesia mengambil prakarsa, mungkin bukan di kawasan sana (Timur Tengah), tapi Jakarta atau tempat lain. Atau kalau tidak, kita mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pertemuan sidang darurat OKI atas undangan Indonesia. Atau mungkin sidang darurat negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam, yang tidak hanya melibatkan pemimpin negara, tetapi juga pemimpin umat," terang Din.

"Saya yakin Presiden Jokowi mampu mengatasi ketegangan di dunia Islam," tambah dia.

Sidang OKI sejatinya menjadi forum negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam untuk membahas isu-isu terkait dunia Islam. Namun, dengan kedudukan markas besar OKI di Jeddah, Arab Saudi, dan jabatan sekretaris jenderalnya diduduki perwakilan dari Arab Saudi, Din pesimistis sidang OKI menghasilkan keputusan yang netral dan adil.

"Salah satu jalan terbaik adalah diadakannya sidang darurat OKI, tetapi hal itu mungkin susah terjadi dan akan sukar mengambil kesimpulan yang mengarah pada perdamaian karena banyak orang meyakini OKI itu perpanjangan tangan dari negara-negara Islam tertentu," jelas Din.

"Sekjen OKI dari Saudi, markas besar OKI di Jeddah, Saudi. Dari sudut situ saja agak susah bagi OKI untuk bersikap netral. Maka perlu Indonesia menggalang kekuatan negara-negara OKI yang moderat, cinta damai, dan berkeadilan," sambung Din. (aud/tor)