Direktur PT EKP Mengaku Bertemu Handang untuk Muluskan Urusan Pajak

Jakarta - Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan mengaku bertemu Handang Soekarno karena diperkenalkan oleh rekannya Rudi Prijambodo Musdiono. Pertemuan itu menurut Mohan penting lantaran perusahaannya tersangkut masalah pajak.

"Saya dapat telepon Pak Handang dari teman saya Pak Rudi," jawab Mohan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2017).

Baca juga: Cerita Eks Kepala KPP soal Pencabutan Pembatalan Pajak Pengusaha

Mohan mengaku sebelumnya dia bertemu dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Khusus Muhammad Haniv. Saat itu, menurut Mohan, Haniv menyarankannya untuk mengajukan pembatalan surat tagihan pajak (STP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 78 miliar.

"Sebetulnya saya ketemu Pak Haniv dulu saran ajukan pembatalan STP Rp 78 miliar," ujar Mohan.

Jaksa KPK lalu menanyakan apa maksud Mohan dengan menemui Handang yang saat itu menjabat sebagai Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak. Menurut Mohan, urusan pajaknya saat itu terkait bukti permulaan (bukper) yang sesuai dengan jabatan Handang agar urusan pajaknya beres.

Baca juga: Saksi Sebut Laporan PT EKP Tak Sesuai Transaksi yang Sebenarnya

"Karena PT EKP akan dikenakan bukber dan Handang (menjabat sebagai kasubdit) bukber," ucap Mohan.

Pertemuan dengan Handang itu disebut Mohan terjadi di Nippon-Kan Hotel Sultan, Jakarta. Saat itu, dia berharap Handang bisa membantu perusahaannya soal pengurusan pajak. Sementara, Handang mengaku akan mempelajari dokumen STP PPN milik PT EKP.

"Beliau (Handang) akan pelajari file-filenya dulu," ujar Mohan.

Handang Soekarno didakwa menerima uang sebesar USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar. Penerimaan uang itu berkaitan dengan jabatan Handang selaku Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkait pengurusan pajak PT EK Prima (EKP) Ekspor Indonesia.

Jaksa dalam dakwaan menyebut uang tersebut diperuntukkan untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak atau tax amnesty, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil DJP Jakarta Khusus. (fai/dhn)