Setahun Berlalu Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi, Ada Apa?

Setahun Berlalu Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi, Ada Apa?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 07 Jun 2017 09:37 WIB
Jakarta - Mustagfir Sabry hingga kini masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Sebab, jaksa belum mengeksekusi putusan yang telah diketok satu tahun lalu, yang memvonis Mustagfir selama 5 tahun penjara.

"Ini contoh buruk manajemen pengelolaan sistem peradilan pidana terpadu, utamanya mengenai manajemen pelaksanaan putusan pengadilan yang melibatkan pengadilan dan penuntut umum (kejaksaan)," kata Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Rabu (7/6/2017).

Menurut Bayu, pengusutan tuntas atas tertundanya eksekusi setelah hampir 1 tahun putusan diketok, utamanya untuk perkara korupsi, diperlukan sebagai bentuk perang terhadap tindak pidana korupsi.

"Mengingat selain saat ini pengadilan kita sedang menunjukkan trend vonis ringan untuk koruptor juga menunjukkan gejala menunda-nunda pengiriman putusan dengan segala motivasi," ujar Bayu.

Padahal, berdasarkan fungsi Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

"Buat apa, jika pada akhirnya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tertunda sampai 1 tahun lamanya," cetus dosen Universitas Jember itu.


Selain itu, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU 48/2009 juga menyatakan:

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Sedangkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU 48/2009 menegaskan:

(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Artinya sesuai pasal 55 UU 48/2009 ada kewajiban Ketua PN Makassar untuk melakukan pengawasan apakah putusan tersebut telah diterima dan telah dilaksanakan," papar Bayu.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam Poin 1- Poin 3 mengatur:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan.

2. Untuk perkara pidana, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

"Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan," papar Bayu.


Sebagaimana diketahui, Mustagfir korupsi dana bansos pada 2008. Seiring waktu, ia dipilih rakyat menjadi anggota DPRD Kota Makassar 2014-2019. Akhirnya Mustagfir duduk di kursi pesakitan, tak berapa lama setelah ia menjadi anggota dewan.

Awalnya, Mustagfir divonis bebas pada 2015. Tapi oleh Mahkamah Agung (MA), vonis itu diubah menjadi pidana penjara 5 tahun dalam sidang pada Juni 2016. Tapi setahun berlalu, putusan kasasi itu belum dilaksanakan hingga sekarang.

"Nanti kita tanya apa kendalanya," kata Jaksa Agung M Prasetyo usai rapat dengar pendapat dengan DPR di kompleks Senayan, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat pada 5 Juni 2017. (asp/fdn)