Soekarwo: Dulu Ada Lobi-lobi DPRD, Sekarang Tidak

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo bicara soal lobi-lobi jajaran perangkat Pemprov Jatim ke DPRD. Lobi negatif seperti menyerahkan setoran menurut Soekarwo pernah terjadi sebelum perencanaan anggaran menerapkan sistem e-budgeting.

"Itu waktu dulu. Zaman dulu kan belum ada sistem perencanaan seperti sekarang yang menggunakan elektronik seperti e-budgeting. Dulu kalau ada yang kurang, kemudian lobi-lobi ke DPRD dan sebagainya. Sekarang tidak ada dan itu (setoran) tidak perlu dilakukan," kata Soekarwo yang didampingi Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf kepada wartawan di ruang kerja gubernur di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Selasa (6/6/2017).

Pernyataan ini disampaikan Soekarwo terkait ditangkapnya 6 orang dari unsur Pemprov dan DPRD Jatim oleh KPK. Mereka yang ditangkap yakni Bambang Heryanto (Kadis Pertanian), Rohayi (Kadis Peternakan), M Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Agung dan Santoso (staf sekretariat Komisi B) serta Anang.

Pakde Karwo-sapaan Soekarwo- menyebut pihaknya sudah berulang kali mengingatkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak melakukan lobi atas berinisiatif melakukan komunikasi di luar ketentuan.

"Saya kira, hampir setiap kegiatan, saya dengan Pak wagub mengingatkan, jangan sampai OPD (organisasi perangkat daerah) itu, kemudian berjalan sendiri-sendiri. Kemudian, melakukan koordinasi di luar kedinasan dengan lembaga lain termasuk dengan legislatif," ujarnya.

Soekarwo selalu mengingatkan SKPD untuk tetap berkoordinasi dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Semua harus terkoordinir menurut prioritas pembangunan yang ada," jelasnya. (roi/fdn)