Haedar Bicara Soal Anggapan Kelompok Antidemokrasi ke Muhammadiyah

Tangerang Selatan - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyebut ormas Islam di Indonesia saat ini kesulitan menempatkan diri. Hal itu karena adanya kelompok Islam yang antidemokrasi.

"Ketika Muhammadiyah dan kelompok Islam modern lain mencoba mengambil posisi moderat agak ke kanan, dianggap masih ke kiri. Dalam posisi tengah, dianggap belum punya sikap yang jelas," kata Haidar dalam Pengkajian Ramadhan 1438 H PP Muhammadiyah di aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/6/2017).

Haedar menyebut kemunculan kelompok yang menolak sistem demokrasi dimulai sejak reformasi. Kelompok tersebut menolak pemikiran Islam modern.

"Setelah reformasi, lahir generasi neofundamentalisme atau Islamisme baru yang justru dia resisten menolak pikiran modern. Lalu lahirlah gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan konsep negara Islam termasuk khilafah Islamiyah," ujarnya.

Ketum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Foto: Ahmad Bil Wahid/detikcom

Dia mencontohkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak keras sistem demokrasi. Namun mereka ingin tetap ingin dianggap dalam politik.

"Misalkan HTI. Dia ingin punya artikulasi dalam politik, demo tapi dia antidemokrasi. Demokrasi haram, bukan hanya dalam menerapkannya, tapi mempelajari saja haram," imbuh Dia.

Menurut Haedar, ormas Islam perlu kembali memahami dasar pemikiran masing-masing. Dia menilai saat ini Indonesia dalam masalah beragama dan berpolitik yang kompleks.

"Kesimpulan saya kita sedang dihadapkan pada pandangan keagamaan dan politik yang kompleks. Maka penting bagi kita memahami kembali pikiran dasar agar kita tidak kehilangan arah," lanjut Dia.

Haedar juga menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada prinsip mereka. Dia menjamin Muhammadiyah tidak akan berubah menjadi partai politik.

"Dalam konteks politik Alhamdulillah Muhammadiyah relatif kuat, siapa pun presiden, Muhammadiyah selalu menerima presiden yang sah. Alhamdulillah kita punya garis perjuangan dakwah. Politik urusan partai politik, Muhammadiyah tidak bisa ACDC, Muhammadiyah tidak bisa jadi ormas yang juga partai," pungkasnya. (abw/idh)