Polri-BI Perkuat Kerja Sama Tindak Kasus Pemalsuan Rupiah

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam menindak kasus pemalsuan rupiah. Penanganan kasus pemalsuan uang menjadi prioritas karena berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.

"Ada beberapa hal yang kita bahas dalam video conference ini, masalah pengeloaan uang rupiah, khususnya kasus pemalsuan uang rupiah. Jadi sudah ada beberapa kasus yang diungkap dan kemudian ditangkap pelakunya," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (5/6/2017).

Tito berjanji ke depan upaya penindakan terhadap pemalsuan uang akan lebih ditingkatkan. Sedangkan BI memberikan apresiasi kepada Polri yang berhasil mengungkap kasus pemalsuan uang.

"Tadi pak Gubernur juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota prestasi yang mengungkap kasus-kasus pemlasuan uang rupiah. Kemudian ada 111 kasus tahun 2016 dengan kasus dengan tersangka 246 orang, kita harapkan, kita optimalkan pengungkapan kasus ini supaya tidak ada uang palsu yang beredar," terang Tito.

Pertemuan jajaran Polri dan Bank Indonesia, Senin (5/6/2017) Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom

Selain itu, Polri dan BI juga menyepakati untuk memperkuat penindakan dalam kasus pemalsuan kartu kredit yang menggunakan metode-metode khusus. Upaya lain dilakukan juga polisi dalam operasi penindakan kelompok-kelompok yang melakukan pemalsuan cek dan giro.

"Pemalsuan kartu kredit dengan menggunakan metode-metode khusus, ini sama akan genjot lagi, supaya jaringan-jaringan pelaku ini akan kita ungkap, supaya masyarakat percaya. Kemudian ternyata ada kelompok-kelompok yang melakukan pemalsuan cek dan giro, kita juga sepakat untuk meningkatkan operasi dan sosialisasi penegakan hukum terhadap pelaku," tutur Tito.

Dalam video conference yang dilakukan oleh Kapolri dan Gubernur BI beserta jajaran bersama seluruh perwakilan BI di setiap daerah serta Polda se-Indonesia juga menyepakati beberapa hal.

Di antaranya penertiban untuk menggunakan uang rupiah di Indonesia, pengawasan jasa pengelola keuangan, penindakan money changer yang ilegal, pengamanan bank dan peningkatan kerja sama satgas pangan serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (knv/fdn)