Hanafi Rais Dukung TNI Terlibat Tangani Terorisme

Bantul - Selepas pengajian kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Wakil Ketua Panitia Khusus Revisi UU Terorisme Hanafi Rais mengungkapkan pembahasan revisi UU tersebut sudah selesai 60 persen. Saat ini masih ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan dan belum ditemukan titik temu.

Pasal yang masih menjadi sengketa di antaranya pasal Guantanamo dan pasal yang mengatur keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, kedua pasal itulah yang masih menjadi dinamika di Dewan. "Guantanamo ada di pasal 43A. Kalau pasal keterlibatan TNI diatur pasal 43B," ungkap Hanafi, Minggu (4/6/2017).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang mendesak dilakukan. Berdasarkan wacana, elemen seperti TNI bakal diakomodasi dalam menanggulangi terorisme. Nantinya yang menjadi pemimpin pemberantasan terorisme TNI dan Polri adalah presiden.

"Sebelumnya Presiden memberikan instruksi melalui tim yang menyusun draf untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan terorisme. Tentu ini akan kami bahas di dalam pembahasan UU tersebut, bagaimana memberikan proporsi yang tepat terkait peran TNI dalam pemberantasan dan penanggulangan terorisme," ucapnya.

Terkait dengan usulan TNI dilibatkan dalam menanggulangi terorisme, secara pribadi Hanafi mendukung langkah tersebut. Sebab, anatomi terorisme saat ini terus berubah-ubah.

"Terorisme seperti di Malawi, Filipina Selatan, kan juga bisa mengancam kedaulatan dan pertahanan negara, nah di situlah TNI harus masuk," tuturnya.

Agar peran TNI dalam menangani terorisme jelas dan terukur, nanti bakal dibuat sejumlah kriteria. Melalui kriteria tersebut, nanti bisa ditentukan peran TNI dalam pemberantasan terorisme.

"Ada beberapa pasal yang masih dibahas. Kemungkinan masih dua kali sidang lagi yang akan dilakukan. Targetnya ya kalau tidak September ya Oktober," ucapnya. (mcs/jor)