Lulung Minta Anies-Sandi Jaga Komunikasi Eksekutif-Legislatif

Jakarta - Pimpinan DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) meminta pemerintahan gubernur-wakil gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga bisa memperbaiki komunikasi antara eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintahan DKI. Karena menurut Lulung, kegagalan membangun komunikasi antara legislatif dan eksekutif memiliki dampak pada kebijakan yang sering berlawanan.

"Saya ingin sekali memberikan pendapat, supaya pemerintah ke depan, dalam hal ini eksekutif dan legislatif tidak lagi gagal bangun komunikasi. Kalau gagal, berdampak pada kebijakan berlawanan dengan ketentuan regulasi. Ini pengalaman. Karena ada salah tafsir pada persoalan regulasi di mana ada orang yang selama ini tidak mengerti diskresi," ucap Lulung di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

Lulung menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan antara tim sinkronisasi dengan SKPD DKI. Dia memberikan contoh deskresi yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjadi Gubernur DKI. Salah satu yang dikritik oleh Lulung adalah pembahasan Perda Zonasi dan Tata Ruang terkait reklamasi.

"Pada pembahasan Perda zonasi dan tata ruang kemarin ada tambahan kontribusi 15 persen, langkah ini diambil cepat Pak Gubernur kemarin. Jangan sampai terulang, karena Pemda itu harus tetap membantu melakukan memberikan penjelasan pada masyarakat," ucap Lulung.

"Diskresi dan tambahan kontribusi tidak ada dasar hukumnya," lanjutnya.

Lulung juga lantang berpendapat soal penggunaan dana CSR yang kerap digunakan oleh Ahok dalam membangun infrastruktur di Jakarta. Menurutnya, Pemprov tidak bisa seenaknya menggunakan dana CSR, karena harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Bappeda.

"Bangun komunikasi yang intensif. Kamu misalnya ada dana CSR, tambahan kontribusi, jangan seenaknya. Harus lewat Bappeda, BPAD, bahas di tim anggaran belanja," pungkasnya

(bis/imk)