Program 100 Hari Anies-Sandi: Forum Gubernur Hingga Siapkan Pergub

Jakarta - Ketua tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said memaparkan program 100 hari gubernur-wagub terpilih tersebut. Setidaknya ada 3 kelompok kegiatan dalam 100 hari kepemimpinan mereka.

"Program-program awal yang disebut 100 hari pertama, ada tiga kelompok kegiatan dikerjakan kita bersama," ujar Sudirman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

Kelompok kegiatan pertama adalah melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga Jakarta selepas Pilkada 2017 untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif. Setidaknya ada 5 kegiatan yang akan Anies-Sandiaga lakukan dalam melakukan rekonsiliasi.

"Pertama, bersilaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan dan pimpinan partai politik. Lalu membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan," papar Sudirman.

Ketiga adalah mengefektifkan forum kerukunan umat beragama di Jakarta. Keempat, menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan 'Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar'.

"Terakhir, memulai pertemuan kota (townhall meeting) per kecamatan sejak minggu pertama menjabat," ujar Sudirman.

Kelompok kegiatan kedua adalah fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas. Ada 3 bidang yang akan mereka kerjakan.

"Pertama, lapangan kerja. Untuk menciptakan wirausaha dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Ketiga, mewujudkan biaya hidup yang lebih berkualitas, meliputi program mengenai bahan pangan pokok, hunian dan transportasi," papar Sudirman.

Sementara kelompok kegiatan terakhir adalah mengonsolidasi birokrasi pemerintah DKI. Ada 6 kegiatan yang akan mereka lakukan.

"Pertama, membangun komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI agar tercipta semangat kerja yang positif dan saling menghargai. Kedua, menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif," ucap Sudirman.

Kegitan ketiga adalah bersama seluruh jajaran birokrasi Pemda mempersiapkan RAPBD 2018 dan rancangan RPJMD 2018-2022. Keempat, memulai sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma 'pembangunan berbasis gerakan'.

"Kelima, mulai mengimplementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel, dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-bujeter," ujar Sudirman.

"Terakhir, menerbitkan peraturan gubernur yang diperlukan sebagai landasan implementasi program prioritas," tutupnya


(bis/imk)