DetikNews
Jumat 02 Juni 2017, 13:34 WIB

Kompolnas: Perlu UU Perbantuan untuk Pelibatan TNI Tangani Terorisme

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Kompolnas: Perlu UU Perbantuan untuk Pelibatan TNI Tangani Terorisme Konferensi pers Kompolnas. (Foto: Kanavino Ahmad Rizqo/detikcom)
Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme harus diatur khusus dalam UU Perbantuan. Revisi UU Terorisme tentang poin pelibatan TNI dalam penanganan terorisme pun dinilai menyalahi aturan apabila tidak didahului dengan aturan khusus mengenai tugas perbantuan.

"Terkait dengan UU Tugas Perbantuan itu tidak hanya dalam TAP MPR tapi juga dalam UU TNI, memandatkan tugas perbantuan bagi tugas-tugas TNI untuk membantu Polri. Oleh karena itu dalam pembahasan revisi UU terorisme, bukan berarti dimunculkan di situ tugas pembantuan, munculkan dalam pasal dalam ayat, mandatnya itu UU, jadi harus dibuat UU sendiri tentang tugas perbantuan," ujar Anggota Kompolnas Poengky Indarti, saat jumpa pers di gedung Rupat Utama Kompolnas, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (2/6/2017).

Poengky pun mengimbau aturan mengenai tugas perbantuan ini didahulukan apabila TNI ingin dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Dia pun menegaskan pihaknya sama sekali tidak ingin menghalang-halangi keterlibatan TNI tetapi upaya ini didorong agar prosesnya sesuai dengan koridor hukum.

"Yang paling aman dibuat dalam UU sendiri, dalam UU perbantuan, sebetulnya kita tidak mau menghalang-halangi keterlibatan TNI tapi harus sesuai UU, jangan sampai membuat revisi tapi ditabrak-tabrak," tuturnya.

Anggota Kompolnas lainnya, Andrea H Poeloengan mengatakan kalaupun dimasukan dalam revisi UU Terorisme sekarang, harus ada klausul mengenai perbantuan. Klausul tersebut berbunyi tegas bahwa setiap pelibatan TNI harus berdasarkan UU Perbantuan.

"Ada klausul setiap pelibatan TNI harus berdasarkan UU tugas perbantuan. Jadi di pasalnya, dibuat klausul seperti itu," tegasnya.

Secara umum, Kompolnas mengaku sepakat dan mendukung adanya pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Menurut Kompolnas, Polri tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan dukungan dari elemen lain.

Untuk mendukung proses penanganan kejahatan terorisme ini, Kompolnas juga meminta Pemerintah dan DPR agar segera merealisasikan Undang-undang atau didahului pembentukan Perppu tentang:

1. Perbantuan TNI pada Polri dalam rangka keamanan.
2. Perbantuan Polri kepada TNI dalam keadaan darurat.
3. Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal penanganan hukum pidana umum, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum, terjaganya tatanan masyarajat sipil dan perlindungan HAM sebagai akibat masuknya militer dalam urusan sipil (keamanan dan ketertiban masyarakat).
(knv/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed