Tim Sinkronisasi Bertemu SKPD DKI, Sudirman: Tandanya Proses Mulus

Jakarta - Tim sinkronisasi Gubernur dan Wagub DKI terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengadakan pertemuan dengan SKPD di Balai Kota. Pertemuan tersebut dianggap sebagai pertanda mulusnya proses sinkronisasi.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Sinkronisasi Sudirman Said. Selain itu juga ada mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB), Eko Prasojo yang mewakili tim sinkronisasi.

Sementara dari pihak eksekutif, hadir Sekda DKI Saefullah dan Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati. Dari legislatif, ada pimpinan DPRD DKI M Taufik dan Abraham Lunggana (Lulung). Dalam pertemuan tersebut juga hadir jajaran wali kota dan kepala dinas.

"Forum ini penanda mulusnya tim sinkronisasi. Setelah kita bekerja dua pekan dan menghasilkan RKPD 2018. Hari ini dimulai proses pembahasan yang sifatnya lebih strategis dan panjang jangka waktunya," kata Sudirman di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017).

Sudirman juga menceritakan pembentukan tim sinkronisasi oleh Anies-Sandiaga. Menurutnya, tim tersebut dibentuk karena adanya jangka waktu antara penetapan gubernur terpilih menuju pelantikan. Karenanya, perlu tim yang dibuat untuk membuat RPJMD gubernur terpilih.

"Kebetulan saja bahwa proses RPJMD menurut kalender Pemprov ini berhimpit dengan proses menunggu antara penetapan gubernur terpilih ke pelantikan. Maka lebih baik Pak Anies menunjuk tim. Ini baik karena Pak Basuki (Ahok, red) dan Pak Anies membentuk tim ini," ucap Sudirman.

Pembentukan tim sinkronisasi sendiri menurutnya diinisiasi setelah pertemuan Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Anies sehari setelah pelaksanaan Pilgub DKI. Apalagi saat itu Pemprov DKI sudah membuat tim untuk mempersiapkan RPJMD.

"Trigernya tim ini adalah ketika Pak Anies bertemu dengan Pak Basuki dan diingatkan Pak Basuki, kebetulan Pemprov sedang persiapan RPJMD," ujar Sudirman.

Tim sinkronisasi sendiri, bekerja hingga bulan Oktober nanti. Mereka bekerja untuk mensinkronkan program Anies-Sandiaga ke dalam RKPD dan RPJMD. Hal tersebut agar Anies-Sandiaga bisa langsung bekerja usai pelantikan.

"Selama rentang waktu itu, kami bekerja untuk menyinkronkan program Anies-Sandi ke dalam RKPD dan RPJMD," papar mantan menteri ESDM ini.

Sudirman menambahkan, Pasal 9 Permendagri 54 tahun 2010 dan Pasal 8 Permendagri 32 Tahun 2017 menyatakan visi dan misi kepala daerah terpilih harus masuk dalam RKPD dan RPJMD.

"Dua Permendagri itu menegaskan bahwa program kerja gubernur terpilih harus masuk dalam RPJMD dan RKPD," tutur Sudirman. (bis/elz)