"Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustaz, pendeta, pator, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri, serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila dalam bermasyarakat," ujar Jokowi dalam amanat pembina upacara di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
Jokowi kemudian meminta agar materi ceramah keagamaan, pendidikan, pemberitaan media, hingga perdebatan di media sosial menjadi bagian dari pengamalan Pancasila.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan kuat. Berbagai upaya juga dilakukan dilakukan pemerintah.
"Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pemberantasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila," paparnya.
Jokowi mengajak semua pihak mewaspadai gerakan yang tak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah, dia menegaskan, akan bertindak tegas terhadap organisasi yang anti-Pancasila.
"Terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia," ujarnya.
Terakhir, Jokowi menutup dengan salam. "Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila."
Dalam upacara ini, hadir para pimpinan lembaga tinggi negara dan para menteri. Ada Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang. Ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan lainnya. (dnu/nvl)










































