Pemprov DKI Dapat Opini WDP, Djarot Tetap Percaya Kredibilitas BPK

Jakarta - Pemprov DKI kembali meraih predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2016. Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tetap mempercayai kredibilitas BPK meski ada oknum auditor yang ditangkap KPK.

"Selama ini kami selalu percaya kok bahwa BPK selalu independen, profesional, menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, serta prinsip-prinsip auditor yang bagus," kata Djarot di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Djarot juga tidak mempermasalahkan opini WDP yang kembali diterima Pemprov. Ini menjadi motivasi baginya agar Pemprov bisa memperbaiki kesalahan.

"Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lima tahun (mendapat WDP) juga nggak apa-apa. Yang penting dengan adanya masukan seperti ini kita berbenah terus," ujarnya.

Menurut Djarot penilaian tersebut terjadi terkait dengan pengelolaan aset di Jakarta. Karena itu, sejak tahun lalu Pemprov DKI membuat e-aset agar pengelolaan aset daerah DKI menjadi lebih mudah dan tepat.

"Makanya tahun kemarin masih belum tuntas ya, kita bikin e-aset ya, sistem informasi aset daerah. Sehingga dibentuklah Badan Pengelola Aset Daerah, supaya dia fokus untuk mengurusi aset daerah," papar Djarot.

"Jadi kami tidak mempersoalkan WDP, tidak apa-apa, WTP juga tidak apa-apa. Nah ini kita WDP tiga kali berturut-turut tidak apa-apa," imbuhnya. (nth/fdn)