Ada Interupsi di Paripurna Istimewa, Ini Kata Pimpinan DPRD

Jakarta - Pada rapat paripurna istimewa DPRD DKI sempat terjadi interupsi. Interupsi terjadi saat Sekretaris DPRD DKI M Yuliardi usai membacakan surat keputusan rapat paripurna istimewa.

Salah satu interupsi berasal dari Fraksi Golkar, Nurdin Akbar Lubis. Pimpinan DPRD DKI M Taufik mengatakan pihaknya menghargai pendapat dari Nurdin. Tak hanya itu, Taufik pun mengakui bahwa pihak DPRD DKI kurang memberikan penjelasan soal dasar hukum pengumuman pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI.

"Pertama kita harus hargai pendapat dari teman Fraksi Golkar. Saya kira secara kedudukan hukum patut diapresiasi. Tapi memang, kita tadi saya kira dari dewan kurang memberikan penjelasan tentang dasar pengumuman pengunduran diri, harusnya berdasarkan Undang-undang Pilkada, No 10 tahun 2016," ujar Taufik usai rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

"Nah tadi yang disampaikan saudara ketua (Prasetio Edi Marsudi) adalah runtunan dari perintah Undang-undang Pilkada, sehingga hanya mengumumkan pengunduran diri (Ahok) kemudian mengusulkan pengangkatan saudara Wakil Gubernur (Djarot Saiful Hidayat) jadi Gubernur," imbuhnya.

Saat ditanya soal pemakai UU Pilkada untuk memberhentikan Ahok walaupun Pilkada sudah selesai, Taufik menjelaskan hal tersebut tidak menjadi masalah. Alasannya, karena dalam UU No 10/2016 pasal 173 tentang Pilkada terdapat tata cara pemberhentian kepala daerah.

"Undang-undang itu bunyinya bahwa pemberhentian seorang kepala daerah ada 3, diberhentikan, permintaan sendiri dan meninggal. Ini muncul pengunduran diri kan, jadi harus diumumkan sesuai pasal 173," tutur Taufik


(bis/imk)