DetikNews
Rabu 31 Mei 2017, 16:55 WIB

Tim Anies-Sandi Laporkan Situs Gerilyapolitik ke Dewan Pers

Akhmad Mustaqim - detikNews
Tim Anies-Sandi Laporkan Situs Gerilyapolitik ke Dewan Pers Foto: Akhmad Mustaqim/detikcom
Jakarta - Tim Media dan Tim Hukum Anies-Sandi melaporkan situs gerilyapolitik.com ke Dewan Pers. Situs itu dinilai telah melanggar kode etik jurnalistik.

Mereka sebelumnya telah melaporkan hal serupa ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), namun belum bisa ditindaklanjuti.

"Kemenkominfo sempat akan memblokir situs itu, namun ada e-mail berbalas bahwa mereka adalah lembaga pers, pihak Kemenkominfo minta mereka hadir. Tapi mereka tidak hadir," kata juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak, di gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Firman mengatakan situs gerilyapolitik.com mempublikasikan berita yang menyudutkan Anies-Sandi. Dia menyebut Kemenkominfo tidak bisa memblokir situs gerilyapolitik.com karena belum ada pernyataan dari Dewan Pers terkait dengan keabsahan situs tersebut.

"Kita perlu statement legal dari Dewan Pers. Pada tanggal 26 Mei kemarin, Dewan Pers menetapkan bahwa gerilyapolitik.com bukan lembaga jurnalistik. Dia kerap kali tidak berimbang. Saya sudah komunikasi dengan pendidikan dari Kominfo, dia akan tindak lanjuti dengan pemblokiran," kata Firman.

Firman mengatakan hal ini harus tetap dipublikasikan meski pilkada sudah berlalu. Pelaporan tersebut, kata dia, merupakan salah satu langkah melawan hoax.

"Ada beberapa konten, tapi yang kita sebutkan adalah gerilya politik. Mungkin saya mengajak kepada siapa pun yang peduli informasi kita laporkan saja media online yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Minimal ada surat rekomendasi dari Dewan Pers," tutur Firman.

Sementara itu, anggota tim hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan Dewan Pers sudah melakukan investigasi terkait dengan laporannya. Dia mencontohkan beberapa artikel yang dinilai diberitakan secara sepihak.

"Contoh yang kami berikan beberapa saja, tapi sebetulnya hampir seluruhnya artikel mereka terhadap Anies-Sandi adalah fitnah adalah hoax," kata Yupen.

Dewan Pers, kata Yupan, berpendapat, dari segi konten, berita dari situs itu tidak berimbang. Dia menilai hal itu melanggar ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.

"Dari konten, dia berita sepihak, dan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi," ucap dia.

Yupen melanjutkan situs gerilyapolitik.com juga tidak berbadan hukum serta tidak mencantumkan nama penanggung jawab dan alamat. Karena itu, keabsahan situs tersebut dipertanyakan.

"Mereka tidak berbadan hukum, kalau lembaga tidak dikenal, produknya bukan produk jurnalis," ujarnya.

Yupen mengatakan, setelah mendapat tanggapan dari Dewan Pers, dia memperoleh dua alternatif untuk mengambil langkah. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengambil jalur hukum dalam UU Pers atau langkah hukum di luar UU Pers.

"Kita bisa meminta Kemenkominfo membubarkan mereka atau melalui Undang-Undang ITE. Kita punya semua peluang untuk memenjarakan mereka," ucap Yupen.
(ams/erd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed