Paripurna Istimewa DPRD DKI

Golkar Minta DPRD Cek Proses Banding Sebelum Berhentikan Ahok

Bisma Alief Laksana - detikNews
Rabu, 31 Mei 2017 15:21 WIB
Paripurna Istimewa DPRD DKI / Foto: Nathania Riris Michicco/detikcom
Jakarta - Paripurna istimewa DPRD DKI diwarnai interupsi soal proses pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari posisi Gubernur DKI. Salah satunya dari Fraksi Golkar.

Anggota Fraksi Golkar, Nurdin Akbar Lubis interupsi soal proses banding di kasus penodaan agama yang membelit Ahok. Seperti diketahui, Ahok sudah mencabut banding sementara jaksa belum sehingga proses banding kini terus bergulir di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

"Kami tidak tahu legal standing kayak gimana. Kami minta waktu untuk ke PT. Kirim tim ke PT untuk (cek) legal standing. Kita tidak mau dewan bikin kesalahan fatal," kata Nurdin saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

"Mohon imbauan bisa dimaklumi supaya ada kepastian hukum," tambanya.

Sebelumnya, surat pengunduran diri Ahok telah dibacakan di rapat paripurna oleh Sekretaris DPRD DKI, M Yuliardi. Kemudian, beberapa anggota DPRD mengajukan interupsi.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memimpin rapat dengan didampingi oleh pimpinan DPRD lainnya yaitu M Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan. Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat juga hadir.

DPRD DKI menggunakan UU No 10/2016 tentang Pilkada untuk memberhentikan Ahok yang mundur. Berikut bunyi pasal 173 di UU Pilkada:

Pasal 173
(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
(2) DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.
(3) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:
a. surat kematian;
b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
c. keputusan pemberhentian.

(imk/fdn)