DetikNews
Rabu 31 Mei 2017, 15:14 WIB

Samarkan Status Cerai Malah Berujung Korupsi, Kok Bisa?

Aditya Mardiastuti - detikNews
Samarkan Status Cerai Malah Berujung Korupsi, Kok Bisa? Ilustrasi (ari/detikcom)
Jakarta - Gara-gara menyamarkan status perceraiannya, seorang PNS Dwi Maryani harus berurusan dengan hukum. Dosen sebuah kampus di Yogyakarta itu dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Lho, kok bisa?

Kasus bermula saat, Dwi menikah dengan Suryo Hadi Wibisono di KUA Jatinom, Klaten, pada 19 Juli 1976. Sebagai seorang PNS, Dwi berhak mendapat tunjangan suami dari negara. Setelah mengarungi mahligai rumah tangga bertahun-tahun, mereka akhirnya bercerai pada 30 September 1997.

Namun usai bercerai, Dwi tidak melapor status barunya ke negara sehingga tetap mendapatkan tunjangan suami. Di sisi lain, Dwi menikah lagi dengan pria lain sejak 1999. Pernikahan kedua itu dilakukan di bawah tangan.

Alhasil, negara telah merogoh kocek hingga Rp 25 juta untuk tunjangan suami Dwi, Suryo. Di mana sejatinya Dwi sudah cerai dengan Suryo.

Kasus pun akhirnya bergulir ke meja hijau. Dwi dibidik jaksa dengan pasal korupsi. Pada 20 Juni 2016, Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Dwi. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta pada Agustus 2016.

Atas hal itu, Dwi tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

"Memperbaiki putusan sekedar mengenai kurungan pengganti denda dan pidana penjara uang penggati," ujar majelis," ujar majelis kasasi sebagaimana dilansir website MA, Rabu (31/5/2017).

Dalam kasasinya, MA tetap menghukum Dwi selama 1 tahun penjara. Selain itu juga menjatuhkan hukuman:

1. Denda Rp 50 juta.
2. Bila tidak membayar denda maka diganti 3 bulan kurungan.
3. Pidana uang pengganti Rp 8,7 juta.
4. Bila dalam waktu 1 bulan tidak membayar uang pengganti maka hartanya dilelang.
5. Bila hasil lelang belum cukup, maka diganti 1 bulan kurungan.

Duduk sebgaia ketua majelis yaitu hakim agung Salman Luthan dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago. Duduk sebagai panitera pengganti dalam vonis yang diketok pada 7 Februari 2017 itu Achmad Rifai.
(adf/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed