Pertama Kali, Pengelolaan Keuangan Pemprov Banten Raih Predikat WTP

Kota Serang - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Banten atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016.

Predikat WTP pengelolaan keuangan pada 2016 ini merupakan pertama kali didapat pemerintah provinsi Banten. Sebelumnya, pada laporan keuangan 2015, BPK memberi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan pada 2014, BPK tidak memberikan opini sama sekali atau disclaimer.

"Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Banten 2016 termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov Banten. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar Isma Yatun, anggota 5 BPK RI, saat membacakan opini terhadap keuangan pemerintah provinsi Banten di Paripurna DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (31/5/2017).

Atas opini predikat WTP ini, BPK mengucapkan selamat atas raihan tersebut. Isma mengatakan semoga ini menjadi awal yang baik bagi pemerintahan yang baru dalam pengelolaan keuangan negara ke depannya.

Isma Yatun, anggota BPK RI (Foto: Bahtiar Rifai/detikcom)

Usai membacakan opini tersebut, kepada wartawan Isma Yatun mengatakan bahwa opini WTP terhadap pengelolaan anggaran di 2016 adalah hasil kerja keras semua pihak di pemda Banten. Temuan dan catatan LKPD tahun 2015 sudah diperbaiki dengan benar.

Isma mengatakan, catatan seperti aset dan barang yang tidak ditemukan selama ini sudah bisa ditemukan dan ditelusuri. Kedua, misalnya mengenai belanja publikasi dan promosi yang selama ini mengalami kelebihan pembayaran sudah bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu hal-hal yang signifikan dari tahun lalu WDP jadi WTP. Terutama aset, sekarang kita sudah tahu umur ekonomisnya, dan penyusutannya," tambahnya. (bri/try)