Pihaknya tidak ingin suasana pemilihan gubernur di Jatim seperti di DKI Jakarta, yang panas dan tidak kondusif.
"Nanti saya, panglima, kapolda, kajati (kepala kejaksaan tinggi), pengadilan, ingin bertemu pimpinan partai agar suasana Jawa Timur tetap kondusif di dalam pemilihan gubernur," kata Soekarwo kepada wartawan di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Selasa (30/5/2017) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memang mau membicarakan. Saya inisiasi untuk bersama-sama membicarakan kondisi politik di Jawa Timur agar sangat rasional dan mengedepankan kepentingan daerah daripada kepentingan kelompok-kelompok atau kepentingan partai-partai," tuturnya.
Ketika ditanya apakah Forkompimda Jatim ini akan membawa nama Gus Ipul (Saifullah Yusuf), yang mulus dalam pencalonannya sebagai gubernur di Pilgub Jatim 2018. "Tidak ada. Saya (atas nama) sebagai gubernur kok. Sampeyan kan eroh (tahu), saya lebih (terlihat) gubernur daripada ketua partai," kata Soekarwo, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.
Ia menjelaskan forkompimda sudah memiliki tugas masing-masing untuk menciptakan Jatim tetap kondusif.
"Kami berusaha keras. Pak Kapolda sudah muter-muter (keliling) ke kiai-kiai, ulama, ke tokoh masyarakat. Pangdam juga ke tokoh-tokoh masyarakat. Kajati juga. Semuanya dalam rangka strategi ini," ujarnya sambil menambahkan para bupati, kapolres, dan komandan kodim juga di bawah 'komando' Pemprov Jatim untuk mendukung terciptanya suasana kondusif.
Ketika bertemu dengan pimpinan partai politik di Jawa Timur, Gubernur menegaskan tidak ada pembahasan tentang komposisi mana kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, hingga nasionalis.
"Tidak membahas itu. Tapi Jawa Timur itu kan terbagi dalam kultur. Terbagi dalam kondisi ekonomi sosial. Terbagi dalam kelompok-kelompok agama, budaya, dan lainnya. Itu pasti dibicarakan," katanya.
Katanya, pihaknya ingin memberikan gambaran ilustrasi bahwa dalam pemilihan gubernur, jangan hanya berpikir tentang politik. Tapi kultur juga perlu dipikirkan.
"Karena semua yang mengajak berdasarkan artikulasi budaya lebih soft daripada hanya politik," ucapnya.
Ia menegaskan perlu adanya Koalisi Jawa Timur di Pilgub Jatim. Forkompimda Jatim tidak ingin suasana Pilgub Jatim terjadi seperti pemilihan gubernur di daerah lain (DKI Jakarta).
"Karena ada tantangan dari luar lebih kohesif. Bayangkan, ada gangguan (keamanan) saja, maka distribusi barang akan terganggu. Jawa Timur adalah penghubung logistik dan connectivity wilayah Indonesia timur dan Kalimantan. Itu sudah menjadi komitmen pangdam, kapolda, kajati (dan pimpinan tinggi TNI di Jatim). Urusan tentang stabilitas pangan, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, kebutuhan pendidikan, kesehatan, menjadi komitmen bersama. Karena itu tugas Jawa Timur oleh pemerintah pusat," ujarnya.
Ia menegaskan konsep pilgub tidak ingin merusak suasana kondusif. "Karena itulah yang sebetulnya ada di konsep pemilihan gubernur. Jangan sampai pemilihan gubernur merusak hal konsep besar seperti itu," tuturnya. (roi/rvk)











































