Kasus Suap WTP, Mendes: Jangan Main-main soal Integritas

Jakarta - Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito ditangkap KPK atas dugaan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan kasus ini menjadi peringatan bagi lembaga yang dipimpinnya.

"Persoalan ini mudah-mudahan mengingatkan kita semua supaya jangan main-mainlah soal masalah integritas. Karena saya sudah membuka seluas-luasnya kepada KPK untuk masuk di kementerian saya," kata Eko saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

[Gambas:Video 20detik]

Eko juga mengatakan kasus ini menjadi efek dari pengawasan yang dilakukan di lingkup internal kementeriannya.

"Tapi paling penting bahwa sistemnya kayak apa, terpulang lagi kepada kita semua," ujarnya.

Eko mengaku sudah membuka pintu lebar untuk KPK masuk ke kementerian yang dipimpinnya. Dengan demikian, KPK bebas melakukan pemeriksaan kapan saja, bahkan tanpa persetujuannya.

"Itu tujuannya bukan untuk nangkap orang. Tapi tujuannya adalah supaya masing-masing hati-hati. Karena sekarang sudah dibuka seluas-luasnya, sehingga kalau ada main-main, peluang untuk ketangkap lebih besar," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK), Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes PDTT), dan Sugito (Irjen Kemendes PDTT).

Rochmadi diduga menjadi penerima suap lewat Ali Sadli sebagai perantara penerima. Sedangkan pemberian uang dari Sugito diduga diberikan melalui anak buahnya, Jarot Budi.

Suap diberikan terkait dengan pemberian predikat WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT. KPK menyebut commitment fee dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal Mei lalu. (jor/idh)