DetikNews
Selasa 30 Mei 2017, 13:53 WIB

Panja DPR Minta Pemerintah Perjelas Peran TNI di RUU Antiterorisme

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Panja DPR Minta Pemerintah Perjelas Peran TNI di RUU Antiterorisme Anggota Panja RUU Antiterorisme, Arsul Sani. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta RUU Antiterorisme yang akan digolkan nanti memberi kewenangan TNI dalam penanganan teroris. Panitia Kerja (Panja) DPR meminta agar pemerintah perjelas peran TNI yang dimaksud.

Anggota Panja RUU Antiterorisme, Arsul Sani berkata keterlibatan TNI dalam memberantas terorisme bukan hal yang tabu dan sudah tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 UU TNI melalui mekanisme OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Namun, pemerintah harus lebih memperjelas peran TNI ke depan.

"Dalam draf RUU yang diajukan pemerintah, konsep ini dipertahankan. Dalam pasal 43C ayat 2, disebutkan peran TNI merupakan fungsi perbantuan kepada Polri. Mekanismenya melalui apa? Yang kita pahami OMSP," jelas Arsul di gedung Nusantara II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).


DPR akan sangat menerima masukan Jokowi yang ingin TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme. Namun, DPR juga meminta agar mekanisme kerja TNI di kasus terorisme lebih didetilkan karena RUU ini inisiatif pemerintah.

"Sekarang Presiden (Jokowi), Pak Menko Polhukam (Wiranto) mengatakan agar peran TNI diperjelas. Tentu yang di DPR bukan menutup atau membatasi, kita menunggu. Yang dimaksud diperjelas pemerintah seperti apa? Kan ini RUU inisiatif pemerintah, bukan DPR," jelas anggota Komisi III ini.

"Pemerintah lah yang mesti menyampaikan ke DPR, 'kami menghendaki peran TNI seperti ini, mekanismenya seperti ini'," sambung Arsul.


Saat ini, Panja DPR belum menerima penjelasan merinci soal keterlibatan TNI dari pihak pemerintah. DPR akan menunggu.

"Belum kita dengar, pemerintah sepanjang yang kita ikuti dari pernyataan presiden kemarin, menko polhukam jelas peran TNI dalam terorisme. Tapi peran yang seperti apa, mekanisme seperti apa? Kita tunggu. Yang berkewajiban pertama memberi rumusan ya pemerintah," tutup dia.
(gbr/elz)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed