"Saya minta audit RPTRA. Berapa harga bangunan yang pembiayaannya dengan CSR. Misalnya di Kalijodo. Katanya menelan Rp 68 miliar. Apa benar dengan pembangunan seperti itu habisnya segitu?" ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).
Taufik juga menilai proses audit penting dilakukan saat ini. Proses audit menjadi penting dilakukan karena akan menjadi aset Pemprov DKI yang diketahui nilainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan CSR harus masuk APBD. Semua uang masuk dalam sistem keuangan negara masuk APBD," sambungnya.
Saat ini, 187 RPTRA sudah dibangun di Jakarta. Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mengatakan bahwa Pemprov menargetkan pembangunan 200 RPTRA per tahunnya. 100 dari dana CSR, dan 100 dari dana APBD. (bis/elz)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini