Tambahan Anggaran untuk Program Anies-Sandi Rp 1,35 Miliar

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan program usulan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah sinkron dengan program yang sedang dijalankan Pemprov DKI. Tersisa sedikit program Anies-Sandi yang harus disesuaikan dan membutuhkan anggaran lebih besar.

"Program-programnya kan sinkron, jadi di level program sinkron, di level kegiatan pun hampir mayoritas sinkron, hanya sedikit sekali jumlah kegiatan yang nambah," kata Tuty kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/5/2017).

Menurut Tuty, bila pun ada penambahan pagu anggaran untuk program Anies-Sandi, jumlahnya tidak besar.

"Kalaupun dibutuhkan adanya tambahan anggaran, jumlah kegiatan yang nambah ini hanya tiga kegiatan baru. Yang lainnya kegiatannya sudah sinkron," tuturnya.

Ada 3 program baru yang telah diterima oleh Pemprov DKI. Salah satu program Anies-Sandi ini adalah kegiatan di bidang sarana prasarana kota dan lingkungan hidup (SPKLH) serta bidang perekonomian.

Secara singkat, dia menjelaskan program baru itu adalah Community Action Plan. Ini merupakan kegiatan tambahan bagi Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).

"Community Action Plan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kelurahan, ini yang baru ini. Community Action Plan, peningkatan kualitas kawasan permukiman Kelurahan Ancol di Kampung Lodan, Kampung Kerapu, Tongkol, sebesar Rp 350 juta dan Kelurahan Bukit Duri Rp 350 juta," tuturnya.

Program ini memang tidak pernah dicanangkan Pemprov DKI sebelumnya. Sedangkan program-program usulan lainnya telah sinkron dengan kegiatan yang sudah ada di Pemprov DKI.

"Dan penambahan anggaran sebesar Rp 350 juta untuk Community Action Plan, peningkatan kualitas kawasan permukiman kelurahan di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir. Ini dinas perumahan ya," ucapnya.

Selain itu, untuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata), ada kegiatan tambahan berupa penyusunan peraturan penataan ruang dengan biaya sebesar Rp 300 juta.

"Kalau di Citata kegiatan tambahan penyusunan peraturan penataan ruang sebesar Rp 300 juta untuk pakar untuk penyusunan kebijakan penataan ruang. Ini terkait dengan kebijakan penyusunan peraturan penataan ruang," kata dia.

Jadi, menurut Tuty, total penambahan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI sekitar Rp 1,35 miliar untuk program Anies-Sandiaga.

"Jadi ini saja. Jadi Rp 350 juta dikali 3 lalu ditambah Rp 300 juta, sehingga totalnya Rp 1,35 miliar," ujarnya. (nth/fdn)