DetikNews
Senin 29 Mei 2017, 06:37 WIB

Ketua Komisi III DPR Tak Setuju Wewenang TNI Masuk RUU Terorisme

Danu Damarjati - detikNews
Ketua Komisi III DPR Tak Setuju Wewenang TNI Masuk RUU Terorisme Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Panitia Kerja Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) di DPR sepakat memasukkan kewenangan TNI dalam salah satu pasal di RUU tersebut. Menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), hal itu justru bisa merusak kebijakan Presiden Joko Widodo dalam melawan terorisme.

"Kebijakan kontraterorisme yang sudah baik itu jangan lagi dirusak dengan gagasan atau wacana yang tidak masuk akal," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2017).

Dia menjelaskan kebijakan Jokowi soal antiterorisme telah diapresiasi dunia. Itu terbukti saat Konferensi Tingkat Tinggi AS-ASEAN pada 15-16 Februari 2016 di Sunnyland, California, Amerika Serikat (AS). Presiden AS Barack Obama secara khusus meminta Presiden Jokowi memimpin sesi pembahasan mengenai kontraterorisme. Alasannya, kebijakan kontraterorisme pemerintah Indonesia dengan pendekatan 'soft power' dinilai mengagumkan. Pada KTT itu, selain memberikan kiat-kiat memberantas terorisme, Jokowi menawarkan beberapa ide baru.

"Reputasi Indonesia dalam memerangi dan mengeliminasi ancaman terorisme di dalam negeri sudah diakui komunitas internasional. Pengakuan itu menjadi bukti bahwa apa yang sudah berjalan selama ini cukup baik dan efektif. Karena itulah muncul wacana untuk lebih mengedepankan upaya preventif dengan pendekatan 'soft power'. Tidak melulu tembak-menembak dengan risiko jatuhnya korban jiwa," tutur Bamsoet.

Bagi politisi Partai Golkar ini, pemberian wewenang pemberantasan terorisme kepada TNI sebagaimana wewenang kepada Polri adalah langka mundur yang berlawanan dengan cita-cita reformasi. Pelibatan TNI seharusnya bersifat insidental saja, disesuaikan dengan kebutuhan, dan harus berdasarkan perintah Presiden selaku panglima tertinggi. Agenda reformasi adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban umum yang berpijak pada hukum sipil, bukan militer.

"Mendorong-dorong TNI ikut memberantas dan menindak terorisme dalam RUU Anti-Terorisme adalah cara berpikir mundur dan kontraproduktif dengan agenda reformasi," kata Bamsoet.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah hal yang mustahil. Soalnya, TNI tak punya kewenangan dalam hukum sipil. Dalam hukum sipil, semua didasari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksana KUHAP adalah polisi. Maka TNI, menurutnya, cukup berfungsi sebagai perbantuan saja alias BKO (bawah kendali operasi).

"BKO seperti itu kan yang sudah berjalan saat berdasarkan permintaan Polri," kata dia.

Perkara pemberantasan terorisme juga bukan hal yang simpel. Perlu ada tahapan, yakni pascapenindakan, olah TKP yang melibatkan tim forensik, mempelajari posisi tersangka dan korban, penggeledahan dan penyitaan yang seizin peradilan, pemfungsian laboratorium forensik, hingga identifikasi DNA jenazah. Bamsoet menilai pekerjaan itu mustahil dikerjakan TNI.

"Sungguh tidak ideal jika kerumitan kerja dan proses penegakan hukum seperti itu harus juga dibebankan kepada TNI. Dan, sudah barang tentu tidak sejalan dengan doktrin militer. Dengan demikian, cukup jelas bahwa Pasal 43A ayat 3 dan 43B ayat 1 pada draf revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada urgensinya, tidak relevan, bahkan tidak masuk akal karena berpotensi merusak," ucap Bamsoet.
(dnu/dnu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed