Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Perlu

Jakarta - Panitia Kerja DPR menyepakati perlunya keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Kewenangan TNI dalam pemberantasan terorisme itu akan masuk dalam revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003.

Baca juga: Soal Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Panja DPR: Semua Setuju

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut keterlibatan TNI dalam menangani terorisme memang diperlukan. "Menurut saya kondisi yang darurat teroris ini membutuhkan kerja semua pihak, POLRI, BNPT, TNI, BIN. Jadi saya setuju keterlibatan TNI diperlukan pada tahap-tahap tertentu," kata Meutya, saat dihubungi detikcom, Minggu (28/5/2017).

Dengan disetujuinya kewenangan TNI masuk di dalam draf, menurutnya saat ini tugas Panitia Kerja (Panja) tinggal mengatur kewenangan tiap institusi dengan jelas agar tidak tumpang tindih. Ia mengimbau, dalam pembahasan RUU Terorisme ini jangan sampai ada tarik menarik kewenangan.

"Tinggal nanti Panja mencari titik yang tepat sejauh mana keterlibatan TNI dan BIN dalam hal ini. Prinsip utamanya, bagi saya Panja ini jangan dijadikan tarik menarik kewenangan, ego sektoral harus dilepaskan demi kepentingan Nasional," ujar Muetya.

Ia berpesan, meskipun RUU Terorisme ini terus dibahas, jangan sampai melupakan prinsip kehati-hatian. Ia pun berharap RUU Terorisme ini cepat selesai supaya bisa memberikan landasan hukum bagi aparat keamanan.

"RUU ini harus segera diselesaikan agar aparat memiliki pegangan kuat dalam pemberantasan terorisme," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Meutya, Polisi, TNI, dan BIN harus terus meningkatkan kerjasama untuk mengantisipasi serangan teroris.


(yld/erd)