ADVERTISEMENT

KontraS Soroti Polemik Keterbukaan Informasi di Kasus Munir

Heldania Ultri Lubis - detikNews
Minggu, 28 Mei 2017 15:56 WIB
Munir (Foto: Grandyos Zafna-detikcom)
Jakarta - Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) menyebut keterbukaan informasi publik belum terwujud di Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi.

"Semangat reformasi 19 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, koalisi dan nepotisme. Masalah itu menjadi musuh utama bangsa," ujar Kepala Bidang Advokasi KontraS Putri Kanesia di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (28/5/2017).



Putri menyebut bahwa semangat reformasi muncul untuk mengatasi berbagai masalah bangsa perlu pemerintahan yanh transparan dan partisipatif. Namun, kata Putri, kedua hal itu belum bisa terwujud di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.

"Belum bisa sepenuhnya terwujud. Terutama di bidang HAM, lingkungan hidup dan kehutanan. Kami juga tidak pernah lupa bahwa pasca kematian Munir, Presiden RI membentuk Keppres 111 tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPF KMM)," jelas Putri.

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa pemerintah seharusnya segera mungkin mengungkapkan hasil penyelidikan oleh TPF KMM itu. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil penyelidikan tersebut masih saja tak diumumkan oleh Presiden.

"Mulai pergantian Presiden RI dari SBY hingga Jokowi, yang berarti lebih dari 12 tahun pasca dibentuknya TPS KMM, hasilnya masih belum diumumkan. Padahal, kasus pembunuhan ini jelas merupakan upaya pembungkaman kritik masyarakat kepada Negara. Akan menjadi skandal dan aib besar bagi bangsa ini, jika kematian Munir tidak terungkap seterang-terangnya," tambahnya.

Sebelumnya KontraS juga pernah mengajukan sengketa informasi ini kepada Komisi Informasi Publik (KIP). Dalam sengketa itu, secara garis besar KontraS meminta pemerintah segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan TPS KMM atas meninggalnya Munir kepada masyarakat.

Pada 10 Oktober 2016, KIP memutuskan mengabulkan permohonan KontraS. Namun, keputusan itu kemudian dianulir oleh PTUN pada 16 Februari 2017 dengan menyatakan bahwa Dokumen termaksud tidak dikuasai oleh Kemensetneg dan Kemensetneg tidak berkewajiban mencari dokumen tersebut.

Keputusan ini dianggap mengecewakan dan bertentangan dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Terlebih, KontraS menyatakan bahwa proses pemeriksaan di PTUN sangat tertutup dan tidak melibatkan pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, pada 7 Maret 2017, KontraS memutuskan mengajukan kasasi kepada MA atas putusan Majelis hakim PTUN. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut terkait proses pemeriksaan kasasi di MA.

"Upaya hukum yang ditempuh ini adalah bukti bahwa Negara telah bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan aturan hukum yang ada. Bagaimana bisa dokumen penting kenegaraan seperti itu dinyatakan hilang dan tidak dikuasai oleh negara," ujar Putri. (hld/rvk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT