Ketua BPRR Aceh-Nias Harus Profesional

Jakarta - Ketua Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BPRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara tak harus putra daerah. Asalkan profesional dibidangnya tak jadi soal.Demikian komentar Anggota DPR asal Aceh Ahmad Farhan Hamid mengenai rencana anggota BPRR yang tengah digodok Presiden SBY di Hotel Santika, Jakarta Jumat (29/4/2005), usai peluncuran buku 'Perempuan dan Politik di Indonesia'. "Ini memang tugas dan wewenang presiden sesuai Perpu nomor 2. Harapan saya tiga lembaga yakni badan pengarah, badan pengawas dan badan pelaksana harus dipimpin orang yang profesional di bidang masing-masing dan yang lebih penting kemampuan berkomunikasi dengan publik," kata Farhan Hamid dari F-PAN ini.Kriteria di atas, menurut dia, sangat diperlukan mengingat blue print yang dihasilkan Bappenas masih banyak kekurangan dan kritik."Jadi blue print masih bisa diperbaiki saat kita rinci dalam detil rencana. Di situ peran pimpinan BPRR untuk berkomunikasi dengan masyarakat Aceh," ujarnya.Bagaimana dengan penunjukan wakil gubernur Aceh sebagai ketua?"Jangan dikaitkan dengan sisi politis, ini semua agar pemda terlibat terlibat secara intensif. Proyek rehabilitasi hanya 4 tahun setelah itu akan diserahkan pemda setempat," paparnya.Dia berharap rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dapat dimulai Juli 2005. (aan/)