Dirjen Otda Sarankan Pemprov Undang Anies-Sandi untuk Pahami Program

Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono (Soni) meminta agar Pemprov DKI tidak secara sepihak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Soni mengimbau bila Pemprov DKI tidak mengerti visi misi serta program Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Pemprov DKI bisa mengundang mereka ke Balai Kota.

"Misalnya nggak paham OK OCE menurut versi mereka undang Anies-Sandi, paparkan dan jelaskan background," kata Soni di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

Selain itu, Soni juga menyebut bahwa APBD 2018 bisa disusun tanpa harus menunggu RPJMD selesai dibahas. Alasannya, karena masih ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025 yang bisa dijadikan pegangan penyusunan.

"Saya tegaskan RKPD 2018 bisa disusun tanpa harus menunggu selesai RPJMD 5 tahun. Bisa berpegangan ke RPJP seperti program prioritas nasional," ucap Soni.

Program prioritas nasional yang dimaksud oleh Soni antara lain adalah persiapan Asean Games dan 2 proyek besar yaitu MRT dan LRT. Sebelumnya, Pemprov DKI sudah melakukan rapat maraton dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi selama 3 hari.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga meminta Pemprov DKI Jakarta menampung program-program Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program yang digodok tim sinkronisasi ini, menurut Tjahjo, bisa masuk APBD Perubahan.

"Belum (ada koordinasi dengan Kemendagri, red). Tapi secara prinsip kami sudah meminta dengan Pemda DKI harus menerima, supaya jangan sampai penyerapan anggarannya terganggu," ujar Tjahjo kepada wartawan setelah mengikuti rakor di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017). (bis/imk)