Sosialisasi Pilkada, Mendagri Ditagih Bantuan untuk Daerah

Surabaya - Mendagri M. Ma'ruf hari Jumat (29/4/2005) ini mengadakan sosialisasi pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Surabaya, Jawa Timur. Dalam forum ini mendagri ditagih untuk mengucurkan bantuan kepada daerah yang menggelar pilkada.Yang menagih adalah Gubernur Jawa Timur Imam Utomo. Imam dalam hal ini bertindak sebagai 'debt collector' dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota dan kabupaten se-Jatim yang menjadi penyelenggara pilkada.Demikian yang terungkap dalam acara sosialiasi yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Jl.Gubernur Suryo, Surabaya. Acara sosialiasi ini diikuti seluruh kepala daerah dan KPU se-Jatim. Sedang Mendagri M. Ma'ruf didampingi Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin, tim depdagri, dan tim Desk Pilkada.Imam Utomo dalam sambutannya menyatakan sebanyak 14 kota dan kabupaten di Jatim akan menggelar pilkada. Terkait persiapan pilkada ini ada dua hal yang diminta penegasan dari mendagri oleh para anggota KPUD. Pertama, ketegasan pemerintah soal bantuan anggaran pelaksanaan pilkada, dan kedua soal Surat Edaran Meneg PAN No.8/2005 yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) terlibat dalam panitia pilkada.Menurut Imam, KPU-KPU kota dan kabupaten masih menunggu ketegasan pemerintah soal bantuan anggaran ini. "Melalui mendagri kami minta diberi jawaban atas permintaaan dari KPU-KPU tersebut, dan segera didistribusikan kepada daerah yang menyelenggarakan pilkada," katanya.Yang kedua, soal SE Meneg PAN, ini karena sebagian besar anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah dilantik, dan kebanyakan PNS. "Jadi ini mohon diberikan penjelasan," ujar Imam Utomo. (gtp/)