Djarot Undang DPRD dan Kemendagri Bahas Anggaran di Masa Transisi

Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengadakan acara silaturahmi dengan pimpinan DPRD DKI dan Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono (Soni). Acara tersebut diadakan oleh Djarot agar pihak Pemprov DKI dan DPRD DKI mendapat kejelasan soal penyusunan anggaran dalam masa transisi.

"Momentum ini sangat penting, supaya mendapat penjelasan yang lengkap, yang sama. Biar nggak ada lagi perbedaan persepsi dalam menyusun RAPBD 2018. Yang sekarang di penyusunan RKPD dan RPJMD sebelum KUA-PPAS," ujar Djarot dalam sambutannya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).

Selain RKPD dan RPJMD, acara silaturahmi tersebut juga dibuat untuk persiapan pembahasan APBD perubahan 2017. Djarot meminta, pembahasan APBD perubahan 2017 yang akan dibahas selama bulan puasa tidak akan mengurangi produktifitas, terutama para anggota DPRD DKI. Hal tersebut, kata Djarot, agar proses pelayanan dan pembangunan di Jakarta tidak terganggu.

"Termasuk juga kita persiapkan pembahasan segera untuk APBDP 2017. Ini masuk pembahasannya pas bulan puasa. Di eksekutif saya sudah tekankan di bulan puasa harus lebih produktif. Puasa jangan jadi penghalang dan mengulur-ulur waktu, terutama di dewan (DPRD). Kita harus tetap maksimal biar tepat waktu dan nggak ganggu proses pelayanan dan pembangunan di Jakarta," papar Djarot.

Djarot juga ingin pembicaraan pembahasan APBD perubahan 2017, RKPD dan RPJMD bisa dilakukan rutin tiap bulan. Hal tersebut agar visi misi dalam membangun Jakarta bisa disatukan.

"Acara ini sangat bermanfaat, bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali kita adakan. Agar menyatu, jadi satu agar punya visi misi yang sama," tutup Djarot.

Sementara, pimpinan DPRD DKI M Taufik yang hadir dalam acara tersebut menyambut dengan baik acara yang diadakan oleh Djarot. Sebab, usai Pilgub DKI, Taufik berharap tak ada perbedaan di DPRD DKI.

"Kami sambut baik acara ini. Kaya yang disampaikan Pak Djarot, kalau bisa rutin sangat baik untuk jalannya pemerintahan di Jakarta," kata Taufik di lokasi yang sama.

"Karena setelah selesai Pilkada, sekarang nggak ada lagi perbedaan di DPRD," lanjutnya.

Dia juga berharap kejadian yang terjadi pada pembahasan APBD 2017 tidak kembali terulang dalam pembahasan APBD 2018. Taufik menyebut, pada pembahasan APBD 2017 lalu, pihak DPRD DKI sempat menolak membahas karena APBD perubahan 2016 belum disampaikan ke DPRD DKI.

"APBP perubahan 2017 kami harap bisa lebih dulu ketimbang APBD 2018. Tahun lalu kami tolak karena APBD 2017 sudah disampaikan tapi APBD perubahan 2016 belum disampaikan. Karena RPJMD itu Perda makanya harus sesegera mungkin," ujar Taufik. (bis/imk)