Mendagri Minta Pemprov DKI Akomodasi Program Anies-Sandi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Pemprov DKI Jakarta menampung program-program Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Program yang digodok tim sinkronisasi ini, menurut Tjahjo, bisa masuk APBD Perubahan.

"Belum (ada koordinasi dengan Kemendagri, red). Tapi secara prinsip kami sudah meminta dengan Pemda DKI harus menerima, supaya jangan sampai penyerapan anggarannya terganggu," ujar Tjahjo kepada wartawan setelah mengikuti rakor di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017).

Usulan program-program dari tim sinkronisasi, kata Tjahjo, akan dibahas di DPRD dalam APBD Perubahan. Program Anies-Sandi, menurut Tjahjo, bisa masuk APBD Perubahan untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

"Kalau 2 bulan sekarang tidak diakselerasi dengan baik kan kasihan anggarannya tidak terserap. Sekda, Bappeda, kemudian nanti kami minta DPRD segera menerima timnya Pak Anies untuk memastikan perencanaan anggaran tertata dengan baik dan bisa segera dilaksanakan," imbuh Tjahjo.

Tjahjo juga berpesan agar Anies-Sandi, yang akan dilantik pada Oktober 2017, memprioritaskan program-program yang masuk program strategis nasional, seperti MRT dan LRT. Anies-Sandi juga diminta mengoptimalkan program pro-masyarakat.

"Kemudian kartu sehat, kartu pintar, harus selesai. Saya kira harus terintegrasi dengan programnya Pak Anies walau dengan skema yang beda. Tapi kan intinya sama untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, mempercepat pemerataan pembangunan," imbuhnya.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah melakukan pertemuan maraton dengan pihak Pemprov DKI, yang diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Pertemuan digelar di Balai Kota.

Program-program yang dibahas bertemakan prasarana-sarana lingkungan hidup, pemerintahan, perekonomian, dan kesehatan rakyat. (fdn/imk)