Suryadharma Ali dkk Gelar Muktamar PPP Juni-Juli

Suryadharma Ali dkk Gelar Muktamar PPP Juni-Juli

- detikNews
Jumat, 29 Apr 2005 15:13 WIB
Jakarta - Kubu Suryadharma Ali yang dipecat lalu dianulir kembali oleh kubu Hamzah Haz, tetap akan menggelar muktamar. Muktamar itu guna menghindari perpecahan PPP. "Cabang-cabang menghendaki Juni atau Juli," kata Surya.Muktamar ditempuh karena merupakan forum tertinggi partai dan banyak diminta oleh cabang dan wilayah untuk digelar. Nantinya, muktamar itu akan meminta pertanggungjawaban Pengurus Harian Pusat (PHP) DPP PPP yang pada Maret lalu memecat 6 pengurus PHP yang terlibat Silatnas pada akhir Februari 2005.Jika muktamar menerima pertanggungjawaban PHP dan memilih PHP meneruskan kiprahnya, ya DPP tetap jalan. Tapi kalau sebaliknya, maka urusan DPP akan diserahkan ke penggantinya yang punya wewenang."Islah itu harus kita kedepankan. Kalau pada waktu itu islah hanya terjadi di meja PHP, islah sekarang harus dilakukan di meja muktamar karena PHP selama ini tidak sungguh-sungguh alias setengah hati," tandas Surya usai menghadiri launching buku "Perempuan dan Politik di Indonesia" bertempat di Betawi Room, Holtel Santika, Jl KS Tubun, Jakarta Barat, Jumat (29/4/2005).Menurutnya, permasalahan di PPP harus dikembalikan kepada pemilik kedaulatan yaitu pengurus cabang dan wilayah PPP se-Nusantara. Jadi PPP pecah? "Insya Allah tidak," jawab politisi yang menjabat Menteri Koperasi ini.Surya menekankan, PPP mempunyai kematangan dalam mengelola konflik dan mekanisme penyelesaian konflik. "Yang pecah itu cuma di PHP, bukan DPP," tandasnya.Surya menjelaskan, DPP PPP terdiri dari lima komponen, yaitu PHP, majelis pakar, majelis pertimbangan, majelis syar'i dan lembaga departemen. Empat terakhir menurut Surya, tidak berpihak pada keputusan PHP main pecat.Kembali soal muktamar, Surya mengimbau kubu Hamzah Haz menerima rencana muktamar itu. "Jalan yang terbaik adalah mereka menerima tawaran itu dan bersama-sama melaksanakan muktamar," kata Surya."(Hasil Silatnas) Kita hanya menyarankan muktamar diubah siklusnya. Karena saran ini tidak diterima dengan baik, bisa jadi saran itu menjadi beneran," sambungnya.Ditanya soal pendudukan DPP PPP oleh massa pro Silatnas, Surya hanya menjawab pendek. "Sinyal-sinyal untuk mengakhiri pendudukan sudah ada." (nrl/)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads