Pepabri Dukung Rencana Pemerintah Bubarkan HTI Lewat Jalur Hukum

Jakarta - Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri (Pepabri) Agum Gumelar mengadakan pertemuan dengan para purnawirawan di Jakarta Selatan. Agum mengaku melaporkan serta memohon restu kepada para sesepuh purnawirawan dalam menyikapi kondisi bangsa belakangan ini.

"Kami dalam kesempatan ini melaporkan kepada para sesepuh apa yang harus dilakukan dan mohon arahan dan mohon restu itu yang kita lakukan," kata Agum saat ditemui di Batik Kuring, Kawasan SCBD Lot 21, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).

Kata Agum, seperti diketahui, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan Veteran menyampaikan 5 poin pernyataan sikap kepada pemerintah yang berisi dukungan dan apresiasi terhadap pemerintah terkait dengan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui jalur hukum.

"Intinya adalah kita mendukung, mengapresiasi tindakan pemerintah dalam rencana membubarkan HTI melalui jalur hukum," ujarnya.

Pepabri menggelar pertemuan dengan para sesepuh purnawirawan. (Cici Marlina Rahayu/detikcom)

Agum mengatakan dukungan terhadap pemerintah adalah perasaan para purnawirawan yang merasa khawatir atas kekuatan-kekuatan di luar jalur Pancasila. Menurutnya, ada beberapa kegiatan yang sasarannya tidak terlihat.

"Ada kegiatan yang sasarannya itu memang tidak terlihat, mereka bukan suatu ancaman yang sifatnya fisik, tapi sasaran mereka adalah pikiran dan hati, jadi ini yang lebih susah buat kita. Oleh karenanya, di samping kita mendukung dan mengapresiasi hal yang mendasar, yang harus kita lakukan adalah pendidikan karakter manusia Indonesia sedini mungkin untuk mencegah pengaruh radikal," ucapnya.

Karena itu, Agum berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bisa membuat suatu sistem pendidikan yang bisa menghasilkan manusia Indonesia berdaya saing tinggi sekaligus berwawasan kebangsaan.

Menurut Agum, para sesepuh purnawirawan mendukung penuh sikap mereka terkait dengan dukungan terhadap pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila. Para sesepuh, dikatakan Agum, berharap dukungan ini mampu memberi semangat kepada pemerintah untuk bersikap tegas.

"Masalahnya kan ada dua cara untuk membubarkan suatu organisasi ini sentuhnya cara untuk melalui jalur hukum itu proses peradilan atau cara kedua adalah cara memang yang melalui Perpu yang mana yang akan diambil oleh pemerintah saya rasa dua-duanya harus siap," ujarnya.

Kata Agum, demokrasi di Indonesia sudah berkembang secara positif sejak reformasi. Agum meminta masyarakat tetap bersikap optimistis agar Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang besar.

"Jelas bahwa kita sudah bersyukur bahwa demokrasi di Indonesia ini sudah berkembang positif sejak reformasi. Tapi apalah suatu progres demokrasi tanpa didukung oleh rule of law ini akan menjadi sesuatu bumerang untuk kita semua. Makanya penegakan hukum perlu konsisten kita lakukan," ucapnya.

Dalam pertemuan ini, turut hadir wakil presiden periode 1993-1998 Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Kapolri periode 2008-2010 Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Ketua Umum PPAD Jenderal (Purn) Kiki Syahnarki, serta para purnawirawan pimpinan angkatan dan Polri. (cim/idh)