Lagi, Alwi Bantah Korupsi Dana Bantuan Tsunami Aceh

Jakarta - Menko Kesra Alwi Shihab kembali menangkis tudingan perihal penyelewengan dana bantuan tsunami."Saya tidak tahu, karena Menko Kesra tidak pegang uang," tegas Alwi usai acara pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia di Istana Negara, Jl. Veteran, Jakarta, Kamis, (29/4/2005).Tugas yang diembannya, lanjut dia, sebatas melaporkan dana-dana yang ada di tangan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.Secara prosedur setiap daerah akan melaporkan penggunaan uang kepada Menko Kesra dan selanjutnya Menko Kesra akan melanjutkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, BPKP maupun BPK bisa mengontrol penggunaan uang melalui Menko Kesra.Alwi menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah meminta BPKP melakukan verifikasi terhadap penggunaan dana-dana bantuan tersebut. Verifikasi tersebut kini sudah selesai sekitar 90 persen. Dari hasil verifikasi dinyatakan laporan Menko Kesra tidak ada yang melanggar prosedur. Sehingga dia menjamin di tubuh Menko Kesra semua bersih. "Bahwa di Aceh ada sinyalemen seperti itu saya tidak tahu dana yang dari mana. Jadi, jangan dianggap laporan Menko Kesra yang jumlahnya sekian atau sekitar Rp 1 triliun itu ada di Menko Kesra. Uangnya tidak ada karena uangnya ada di mana-mana," ungkap Alwi dengan nada tinggi.Untuk itulah, lanjut dia, sudah menjadi kewajiban BPK dan BPKP memverifikasi penggunaan uang-uang tersebut. Penyelewengan di DaerahAlwi memperkirakan penyalahgunaan dana bantuan Aceh itu terjadi di level daerah. Karena dana yang langsung disalurkan ke daerah dipastikan tidak masuk ke kantong Menko Kesra. Dana tersebut dipegang bendahara-bendahara daerah karena dana yang digunakan Menko Kesra tidak mencapai Rp 1 triliun."Ya Allah dari mana duit Rp 1 triliun, duit yang dari Menko Kesra itu praktis masih utuh. Jumlahnya masih miliaran belum puluhan miliar. Jadi jumlah itu adalah akumulasi dari informasi yang masuk ke kita, tetapi bukan kita yang membelanjakannya," tegas Alwi yang tidak mampu menyembunyikan kejengkelannya.Untuk itulah, ia meminta BPKP maupun BPK menciptakan sistem agar bisa melacak jika terjadi penyalahgunaan dana bantuan Aceh."Saya jamin dua kali bersih, bukan satu kali bersih," tegasnya memastikan bahwa di jajaran Menko Kesra tidak ada penyimpangan seperti yang ditudingkan selama ini.Sebelumnya Ketua MPR Hidayat Nurwahid secara tegas meminta BPK dan KPK mulai menyelidiki indikasi korupsi dalam penyaluran bantuan untuk para korban tsunami di Aceh. Karena dana itu rentan korupsi."Kami berharap BPK maksimal dalam mengawasi, meneliti, dan membongkar kasus-kasus yang ada indikasi korupsinya," kata dia. (umi/)