Gerindra Ngotot Tolak Ambang Batas Capres, Ini Alasannya

Jakarta - Fraksi Gerindra adalah salah satu fraksi yang menolak adanya ambang batas capres (presidential threshold) dalam Pemilu 2019. Waketum Gerindra Fadli Zon mengatakan ambang batas capres tidak bisa diterapkan karena pemilu legislatif dan presiden berlangsung serentak.

"Sebenarnya gini, misalnya parliamentary threshold bisa menemukan titik temu tapi presidential threshold argumentasinya menurut saya tidak bisa saja jadi presidential threshold. Secara logika saja tidak mungkin serentak menggunakan presidential threshold, namanya saja serentak. Itu orang yang mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar pasti mengerti. Serentak ya diselenggarakan bersama," ujar Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/5/2017).

Baca juga: Sederet Isu di RUU Pemilu yang Belum Kelar Dibahas Pemerintah-DPR

Fadli mengatakan persentase perolehan suara parpol saat Pemilu 2014 tidak bisa lagi dipakai dalam Pemilu 2019. Dalam waktu 5 tahun, tentu dinamika suara tiap partai politik sudah berbeda.

"Kemudian threshold mana yang mau dipakai, threshold 2014 sudah dipakai untuk Pemilu Presiden 2014 dan posisi partai politik berbeda di 2014 dan tentu 2019 kan?" kata Fadli.

Isu ambang batas capres merupakan salah satu isu krusial dalam RUU Pemilu, yang hingga saat ini belum diputuskan. Ada pula isu soal capres-cawapres tunggal.

Baca juga: Pansus DPR Tunda Isu Calon Tunggal Presiden dan Wapres di RUU Pemilu

Fadli meyakini tidak akan ada capres dan cawapres tunggal ketika ambang batas capres dihapuskan. Itu karena setiap parpol bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.

"Saya kira ini yang harus dipahami dengan demikian, setiap partai politik bisa mencalonkan presidennya masing-masing atau mengerucut pada orang-orang tertentu," tuturnya.

Baca juga: Saling Tarik-Ulur Jumlah Ambang Batas Capres di DPR

(lkw/imk)