.webp)
"Ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk mencegah jangan sampai terulang (tindakan diskresi yang tidak tepat), yaitu memperkuat diskresi ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan, menambah kurikulum tentang diskresi di lembaga pendidikan, maupun pada saat pelatihan setelah bertugas dalam satuan," kata Kapolri.
Hal itu dia sampaikan saat anggota Komisi III DPR menyinggung masalah seringnya polisi salah menggunakan senjata api dalam rapat dengar pendapat di gedung Nusantara II, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).
"Juga melatih kemampuan menembak untuk anggota," imbuh Tito.
Menurut Tito, agar pelatihan diskresi dapat berjalan maksimal, perlu diadakan semacam pusat pelatihan diskresi. Polri sedang menggodok rencana tersebut. Terkait hal ini, Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR untuk merealisasikannya.
"Termasuk ke depan, kita akan melakukan pengadaan, mohon dukungan dari Komisi III. Di luar negeri dan negara maju, itu sudah ada sebetulnya sistem dalam rangka mengajar, memampukan anggota menggunakan kewenangan diskresi," jelas Tito.
Pelatihan diskresi tersebut di luar negeri dikenal dengan nama firearms training system. Mantan Kepala BNPT dan Kapolda Metro Jaya ini menerangkan terdapat hampir 1.000 skenario peristiwa terkait diskresi yang dapat disimulasikan dalam pelatihan tersebut.
"Firearms training system di mana ada peralatan-peralatan dalam gedung yang dibuat seperti gedung simulasi. Hampir seribu skenario peristiwa dan anggota dihadapkan pada skenario-skenario. Sehingga mereka terlatih ketika menghadapi situasi-situasi dalam skenario tersebut," ungkap Tito.
"Karena kemampuan diskresi hanya bisa dikuasai melalui pelatihan, tidak bisa dikuasai dengan teori," tutup dia. (aud/rna)
