Soal Reklamasi, Luhut: Kalau Ada Masalah, Kita Perbaiki Sama-sama

Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan persoalan reklamasi perlu diperhatikan. Menurutnya, jika ada masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin.

"Saya ingin sampaikan baik-baik kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama, orang sudah investasi, udah jadi gitu dibunuh, mana percaya orang sama negeri kita ini," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (23/05/2017).

Luhut menjelaskan aturan soal reklamasi telah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Luhut, sebatas melanjutkan program yang telah dibuat.

"Ini Keppresnya dibuat Pak Harto, yang membagi pulau itu, yang kedua Perpres oleh Pak SBY, Pak Joko Widodo sebenarnya hanya eksekusi dari dua ini, nah kalau tiba-tiba diputus lalu kredibilitas pemerintah di mana?" ucap Luhut.

Luhut menegaskan tidak semua pulau reklamasi bermasalah secara teknis. Dia mencontohkan salah satu reklamasi yang telah berkembang, misalnya di Tanjung Priok, hal itu perlu ada evaluasi lebih lanjut.

"Salah satu reklamasi Tanjung Priok itu berkembang mau gimana itu, yang dianggap nggak bisa secara teknis, ya silakan dievaluasi, tapi jangan dianggap 17 pulau nggak bisa hidup. Nggak bener juga," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengalih fungsikan reklamasi menjadi sarana kepentingan publik. Menurutnya hal itu dilakukan sesuai janji kampanyenya.

"Ya, itu kan janji kampanye seperti itu. Ya nanti isinya, di dalam janji kampanye ada, bahwa yang sudah terlanjur jadi, akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan segala macam bisa di situ," kata Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa (16/5/2017). (dhn/dhn)