LKPP Paparkan Pengaruh Suksesi Politik ke Pola Pengadaan Barang

Jakarta - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo memaparkan hubungan dinamika politik dan proses pengadaan barang dan jasa. Ujungnya akan menciptakan pola baru dan varian modus korupsi.

"Ekosistem politik misalnya termasuk pilkada, itu bisa menjadi poin yang mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya untuk menjadi kepala daerah atau anggota dewan, otomatis ada modus yang digunakan seperti jual beli kursi untuk mengabuse pengadaan," kata Agus di kantor LKPP, Jl Epicentrum Tengah, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Kedua, konsep tahun anggaran tunggal. Secara akuntan, prinsip ini benar dilakukan di pemerintahan, tapi hal ini tidak akan klop dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa," imbuh Agus.

Salah satu contoh yang digambarkan Agus adalah situasi APBD DKI Jakarta yang terpengaruh dengan peristiwa Pilkada. Di mana menurutnya sisa pemerintahan yang ada belum bisa menyelesaikan proses pengadaan yang telah disusun.

"Contoh Pak Ahok, sekarang diganti Pak Djarot kemudian Pak Anies ingin mempengaruhi, mana bisa. Lalu nanti di bulan Oktober anggaran yang ada harus selesai dibelanjakan, yakin Desember semua bisa tereksekusi dalam dua bulan, secara politik ini sah, tapi tidak begitu di pengadaan," papar Agus.

Gangguan ekosistem seperti itulah yang menghambat iklim pertumbuhan pengadaan barang dan jasa ke tingkat selanjutnya. Agus percaya peran masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi potensi-potensi tersebut.

"Mulai sekarang harus berjuang bereskan semua itu, untuk itu output seperti ICW dan masyarakat bisa memberikan crowd control pengawasan pada proses pengadaan barang dan jasa," tutupnya. (adf/asp)