Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Tak Lupa Janji Kampanye

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri pembekalan kepemimpinan kepala daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta Selatan. Tjahjo mengingatkan kepala daerah terpilih untuk memenuhi janjinya selama kampanye pilkada.

"Secara singkat kami ingin mengingatkan bapak ibu sekalian mempunyai tanggung jawab utama segera menjabarkan janji kampanye Pilkada bapak ibu sekalian, kedua fokus program tahun pertama sampai kelima, ini harus teraspirasi program," kata Tjahjo di kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Mendagri Tjahjo Kumolo beri pembekalan kepala daerah terpilih (Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom)

Tjahjo menyampaikan dalam sambutannya, bahwa janji politik yang disampaikan selama masa kampanye harus sinkron dengan program 5 tahun ke depan. Dia mengatakan untuk program desa bisa merencanakan dan berkoordinasi bersama Mendes.

"Bapak ibu sekalian punya kewenangan sejauh mana capaian program dan kalau tidak mencapai target segera untuk diganti yang bersangkutan, termasuk sekda, itu tangan kanan kepala daerah, kalau memang harus diikuti proses Plt juga tidak apa-apa, nanti izinnya dari saya, nah untuk program desa itu koordinasi perencanaan dengan Mendes, penguatan aparatur desa harus memahami merencanakan desanya, untuk menggerakkan dan mengorganisir, serta laporan dan pertanggung jawabkan," ujarnya.

"Intinya satu bahwa program strategis pemerintah pusat, baik di provinsi maupun kabupaten kota, harus dipastikan baik, perencanaan kegiatannya, penganggarannya bagaimana dan memastikan paling lambat 2018 harus sudah selesai, sehingga 2019 tahap evaluasi, termasuk beberapa kabupaten punya nilai strategis," sambungnya.

Tjahjo juga mengatakan bupati dan wali kota mempunyai otonomi dalam pembangunan masyarakat. Kepala daerah dituntut bagaimana membangun masyarakat dengan tidak meninggalkan adat istiadat yang ada.

"Kuncinya infrastruktur ekonomi dan sosial harus dipegang bapak ibu sekalian, kuncinya para bupati yang tahu tanah wilayah ibu bapak sekalian tidak bisa dipimpin oleh pusat," ucapnya.

"Saya kira itu harus terintegrasi dengan baik, pak Jokowi ke daerah memastikan, bagaimana yang dikerjakan para menteri itu harus bisa selesai akhir tahun 2018, itu prinsip, kedua mengingatkan tolong memahami area rawan bencana, cermati daerahnya, ini masuk rawan rencana apa, harus ada alokasi yang ada," imbuhnya.

Acara ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan pengetahuan yang bersifat konferensif agar para kepala daerah dapat lebih baik dalam memimpin. Turut hadir pula Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sudjojo dan Kepala BPSDM Teguh Setyabudi. (cim/erd)